Rabu, 22 November 2017 | 10:24:15 WIB

LBH Mawar Saron : Ustadz Ali Pelaku Pencabulan Bukan Salah Tangkap

Kamis, 9 Februari 2017 | 20:12 WIB
LBH Mawar Saron : Ustadz Ali Pelaku Pencabulan Bukan Salah Tangkap

LBH Mawar Saron melakukan jumpa pers terkait kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa Ali Akbar alias Ustadz Ali, di kantor LBH Mawar Saron, Jakarta, Kamis (9/2). (FOTO: AHMAD DAILANGI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron yang menangani kasus tindak pidana perbuatan cabul anak usia dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa Ali Akbar alias Ustadz Ali mengatakan bahwa perbuatan terdakwa Ustadz Ali sudah sesuai prosedur hukum.

Dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (9/2), LBH Mawar Saron menegaskan perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan laporan polisi atas tindak pidana tersebut dan telah dilaporkan sejak 31 Mei 2016 pada Polres Jakarta Timur yang saat ini telah memasuki tahap persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur.

"Dalam penyelidikan di Polres Jakarta Timur telah menemukan setidak-tidaknya dua alat bukti yang cukup, sehingga polisi menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan saat ini menjalani sidang di PN Jakarta Timur dengan status terdakwa," katanya.

Terkait korban salah tangkap menurut LBH Mawar Saron, pihak penyidik Polres Jakarta Timur telah melakukan tugasnya dengan profesional dengan berpegang pada asas kepentingan terbaik bagi anak hingga dilimpahkannya perkara ini ke pengadilan. 

"Dan apabila ada keberatan dari terdakwa melalui penasehat hukum terkait penetapan sebagai tersangka maka seharusnya langkah yang ditempuh adalah pra peradilan," ujarnya.

Sementara, pencabutan keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP) tersangka pada saat tahap 2 di kejaksaan, LBH Mawar Saron menegaskan bahwa awalnya terdakwa yang pada saat pemeriksaan tersebut didampingi oleh penasehat hukum mengakui seluruh perbuatannya dalam BAP sebagai tersangka.

"Namun anehnya, setelah berganti penasehat hukum yang lain, terdakwa tiba-tiba mencabut keterangannya. Kami tegaskan walaupun terdakwa mencabut seluruh keterangannya maka pembuktian dalam persidanganlah yang akan membuat terang dalam perkara ini melalui bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan," paparnya.

Terkait isu Sara yang digulirkan oleh kuasa hukum terdakwa, LBH Mawar Saron menjelaskan sebagai warga negara Indonesia semua termasuk terdakwa haruslah diperlakukan dengan sama dimuka hukum. LBH Mawar Saron menganggap keterangan dari penasehat hukum terdakwa yang sengaja mencoba mengkaitkan perkara pencabulan dengan melempar isu Sara. Menurut LBH Mawar Saron kuasa hukum terdakwa harus mewaspadai dan di antisipasi sejak dini untuk menjaga independensi yang terhormat majelis hakim.

"Kalau dilihat dalam perkara ini dalam persidangan sangat bebas tanpa adanya intimidasi dari pihak manapun apalagi dengan mengkaitkan isu Sara dalam perkara kini," terangnya.

LBH Mawar Saron mengkalim bahwa dalam perkara ini pihaknya juga melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta yang pada intinya merekomendasikan agar terdakwa dapat dihukum semaksimal sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Perpu nomor 1 tahun 2016 yang telah diundangkan menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

"Sebagai informasi penting lainnya perlu kami sampaikan bahwa atas perkara ini kami telah melibatkan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan dalam masalah kekerasan seksual terhadap anak diantaranya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi DKI Jakarta.  Mereka merekomendasikan agar terdakwa dapat dihukum maksimal sesuai dengan pasal 82 ayat 1 dan 2 Perpu nomor 1 tahun 2016 yang telah diundangkan menjadi undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, LBH Mawar Saron melakukan pendampingan hukum terhadap seorang bocah perempuan berumur 6 tahun yang diduga dicabuli guru mengajinya. Bocah warga Kranji, Jakarta Timur, berinisial K itu masih mengalami trauma dan keluarganya juga di intimidasi. Pendamping dari LBH Mawar Saron, Valerie A. Pantow mengatakan pencabulan yang dialami K terjadi pada Januari 2016 lalu. “Tapi baru terungkap Mei (2016),” kata Valerie A. Pantow.

Persoalannya, kejadian tersebut baru diketahui oleh keluarga korban setelah ada laporan dari seorang tetangga. Tetangga itu mendengar pembicaraan antara korban K dengan teman sepermainannya soal perbuatan guru ngajinya, yang diketahui bernama Ali Akbar. Cerita itu, kata Valerie, selanjutnya disampaikan kepada orang tua korban. Ibu korban, Maria, akhirnya bertanya kepada anaknya dan mendapat cerita mengejutkan bahwa anaknya sudah dicabuli sebanyak empat kali oleh guru ngajinya sendiri.

"Anak saya menangis terisak-isak, kami sebagai orang tua merasa sangat hancur atas apa yang terjadi dengan anak kami,” ujar Maria, dikutip dari berita pers yang dikeluarkan LBH Mawar Saron.

Meski begitu, kata Valerie, keluarga korban mendapat intimidasi dari pelaku agar tak melanjutkan kasus ini. “Bu Maria dan keluarga K sempat ditawari Rp 50 juta, lalu naik terus sampai Rp 250 juta agar mau mencabut laporan. Mereka (keluarga K) menolak,” kata dia.

Demi keamanan, K dan keluarganya kini meninggalkan rumah mereka di Kranji. K juga sedang menjalani pemulihan trauma oleh petugas dari Kementrian Sosial.  (AHMAD DAILANGI)

EDITOR : ALDY MADJIT

Berita Terkait

Baca Juga