Rabu, 21 November 2018 | 19:28:47 WIB

Soal Kebebasan Pers, Arab Saudi Ingin Belajar dari Indonesia

Selasa, 7 Maret 2017 | 23:51 WIB
Soal Kebebasan Pers, Arab Saudi Ingin Belajar dari Indonesia

Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud (kiri) didampingi Presiden Joko Widodo berbincang dengan Menko PMK Puan Maharani (kanan) di Istana Bogor, Jawa Barat. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara‎ melakukan pertemuan dengan para menteri ‎Arab Saudi di Hotel Raffles, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (3/3).

Pertemuan itu berlangsung disela-sela pertemuan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz al-Saud bersama Presiden Joko Widodo dengan para tokoh lintas agama di hotel yang sama.

Rudiantara menceritakan, ada yang menarik bagi dia saat berbicara dengan Menteri Komunikasi Arab Saudi, Adel al-Toraifi. Menteri Komunikasi Arab ini masih muda dan pernah menjadi jurnalis.

"Saya bertemu dengan Menteri Adel Al Toraifi, ini menterinya masih muda, berusia 39 tahun. Dulunya jurnalis dan ahli Iran, ini unik dan menarik bagi kita," kata Rudiantara.

Dalam pertemuan itu, kata dia, membahas mengenai mulai terbukanya kebebasan pers di Arab Saudi. Rudiantara menjelaskan, di Indonesia sudah reformasi dan ada Undang-Undang pers, sehingga tidak ada lagi kontrol dari pemerintahan.

"Saya jelaskan itu, kaget juga mereka," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Rudiantara juga menyampaikan bahwa Indonesia pada Mei mendatang akan menjadi tuan rumah World Press Freedom Day (WPFD) yang telah disepakati bersama-sama komunitas pers internasional.

"Kita kan dua hari terakhir ini di media massa headline (berita) antara Pak Jokowi dengan Raja Salman, ini yang harus di monetize dengan proyek-proyek yang sudah ada ditandatangani dari waktu ke waktu," tutur dia.

Dia menambahkan, pemerintah Arab Saudi pun tertarik dengan konsep Indonesia dalam menata industri pers. Ada Dewan Pers yang menyelesaikan sengketa pers dengan pemerintah atau publik, dan Undang-undang Pers sebagai aturan.‎

Bahkan UU Pers ini satu-satunya UU yang tidak punya peraturan pemerintah (PP), tidak ada peraturan menteri (permen).

"Saya katakan kita harus bisa maintenance (memelihara) itu. Karena begitu ada PP, pers diatur oleh pemerintah. Padahal kita tidak ingin adanya intervensi seperti zaman pemerintah dahulu (era Orde Baru)," terang dia.

Terkait hal itu, kata Rudiantara, pemerintah Arab Saudi tertarik dengan konsep kebebasan pers di Indonesia dan ingin belajar.

"Mereka mau belajar tentang itu, dan mereka mau mengirim utusan khusus ‎ke acara World Press Freedom Day. Tapi mereka terbuka," tutur Rudiantara. (SUARA)

Berita Terkait