Selasa, 22 Mei 2018 | 07:14:51 WIB

Megawati: Pandangan Persempit Kiprah Perempuan harus Diubah

Rabu, 15 Maret 2017 | 02:51 WIB
Megawati: Pandangan Persempit Kiprah Perempuan harus Diubah

Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri (kiri) dalam sebuah acara di Jakarta. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan pandangan nilai budaya yang mempersempit kiprah perempuan dalam berkehidupan harus diubah untuk pemberdayaan.

"Pandangan dan nilai tradisi itu yang harus kita ubah melalui skenario kebudayaan untuk menjadikan warga negara setara dan tidak membeda-bedakan agama, suku, ras, dan status sosialnya," kata Megawati dalam pidatonya di acara Kerja Sama Rantau ASEAN tentang Kekerasan Terhadap Anak yang diterima lewat siaran pers di Jakarta, Selasa (14/3).

Menurut Megawati, kekerasan terhadap perempuan terjadi karena faktor kemiskinan dan pandangan nilai budaya.

Megawati yang memenuhi undangan Istri Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak, Rosmah Mansor, untuk menjadi pembicara di seminar yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia, menyampaikan penyelesaian persoalan masalah anak dan perempuan sudah menjadi prioritasnya saat dirinya menjabat presiden.

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pada masa pemerintahannya diterbitkan sejumlah produk regulasi antara lain meratifikasi Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang kemudian menjadi Undang-undmag negara.

Dua tahun kemudian, disahkannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Megawati juga menandatangani Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, dan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

"Selanjutnya, di penghujung jabatan saya sebagai presiden, saya mensahkan lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga," kata Megawati.

Megawati yang hadir didampingi oleh Menteri Koodrinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, menekankan pada manfaat pendidikan keluarga sebagai peletak dasar pendidikan budi pekerti.

"Negara Indonesia adalah negara merdeka yang telah memberikan kehidupan berdasarkan prinsip kesetaraan yang adil bagi rakyatnya. Kaum perempuan dan anakpbagian tersendiri dalam peradaban Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur," ujar Dia.

Prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tambahnya, dibangun rasa saling menyayangi dan menghormati, tidak ada saling meniadakan ataupun mendominasi. (ANT)

Berita Terkait