Rabu, 18 Juli 2018 | 13:48:13 WIB

Menhub Harap Ada Kesetaraan Dalam Aturan Angkutan Umum

Senin, 27 Maret 2017 | 01:56 WIB
Menhub Harap Ada Kesetaraan Dalam Aturan Angkutan Umum

Sosialisasi aturan angkutan umum di Tangerang, Banteng, Sabtu (25/3). (FOTO: DETIK/LINDO)

TANGERANG, LINDO - Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 32 tentang kepada sejumlah pengemudi transportasi, baik transportasi online, mau pun transportasi konvensional di wilayah Kota Tangerang.

Dalam sosialisasi tersebut, Budi Karya mengatakan, bahwa tujuan diadakan dari aturan ini ialah untuk memberikan kesetaraan bagi angkutan umum, baik berbasis online mau pun konvensional.

"Pemerintah enggak muluk-muluk, kita sebagai pemerintah tugasnya memang mengatur. Dalam keadaan sekarang yang kami pikirkan adalah kesetaraan," kata Budi Karya saat sosialisasi, Tangerang, Sabtu (25/3).

"Kami ingin taksi, angkot, semuanya eksis. Kami tidak ingin hanya online yang mendominasi. Tapi di sisi lain, online ini sesuatu yang baru, dan harus kita terima," sambungnya.

Untuk mencapai kesetaraan itu, Budi Karya mengatakan, dalam aturan baru tertera pengaturan jumlah kuota dari pengemudi angkutan online, supaya angkutan konvensional bisa tetap bertahan.

"Bayangin, angkot sudah beroperasi lama sekali, masa tiba-tiba harus minggir. Kalaupun ada improvement apakah ada aplikasi atau kendaraan lebih besar. Ini namanya kesetaraan. Apa tanda-tanda kesetaraan? Itu namanya kuota, jadi dibatasi jumlahnya," terang Budi Karya.

Selain itu, Budi Karya juga mengatakan, diberlakukannya tarif batas atas dan batas bawah untuk bisa melindungi para pengemudi taksi online.

"Karena tarif ini, pengemudi taksi online tarifnya bersaing mati-matian, kan kasihan kalau sudah terlalu murah. Maka itu ada tarif batas bawah, nanti diatur," kata Budi Karya.

Sementara itu, Walikota Tangerang, Arief Rachadiono Wismansyah, mengatakan berharap, dengan adanya aturan baru ini, bisa menjadi solusi dari kisruh yang sempat terjadi di wilayah Tangerang beberapa waktu lalu, supaya tidak terulang.

"Maka itu kita belajar pengalaman 8 Maret di Tangerang, ketika ada kesalahpahaman, yang berdampak baik untuk teman-teman angkutan kota, online dan juga masyarakat," kata dia.

"Pemerintah, dalam hal ini pemerintah pusat sudah mengeluarkan revisi Permenhub Nomor 32, yang mengatur bagaimana transportasi ini memenuhi standar pelayanan masyarakat. Dan akan dilaksanakan per 1 April nanti," tuturnya. (DETIK)

Berita Terkait