Rabu, 17 Oktober 2018 | 06:17:49 WIB

IKA Fisip UKI Gelar Diskusi “Lawan Premanisme Politik Di DPD RI”

Minggu, 7 Mei 2017 | 19:57 WIB
IKA Fisip UKI Gelar Diskusi “Lawan Premanisme Politik Di DPD RI”

(FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Ikatan Keluarga  Alumni (IKA) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik (Fisip) Universitas Kristen Indonesia (UKI) menggelar diskusi Publik “Lawan Premanisme Politik di DPD RI”, di Cikini, Jakarta Pusat Minggu (7/5).

Acara Diskusi tersebut, menghadirkan pembicara Ketua IKA Fisip UKI Clifton Hutasoit, SIP, Julius Ibrani dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI) dan Ridwan Darmawan dari Indonesian Human Rights Commite For Social Justice (IHCS).

Ketua IKA Fisip UKI Clifton Hutasoit dalam diskusi itu mengatakan, dilantiknya Osman Sapta Odang (OSO), Nono Sampono dan Damayanti Lubis oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Suwardi, sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah cara – cara preman dalam berpolitik yang diduga menghalalkan segala cara.

“Belum lagi posisi OSO yang saat ini sebagai Ketua Umum Partai Hanura, semakin mengaburkan fungsi dan makna DPD RI sebagai lembaga tinggi negara yang merupakan representasi kepentingan daerah yang diamanatkan oleh konstitusi,” ujar Clifton.

Untuk itu, ia mengimbau seluruh menteri kabinet kerja dan Gubernur tidak perlu mendatangi Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Clifton menilai DPD yang kini dipimpin Oesman Sapta Odang (OSO) tidak sah secara hukum.   "Kami meminta seluruh kementerian tidak menghadiri DPD RI di bawah pimpinan OSO," ujar Clifton.

Menurutnya, jika para pemangku kepentingan dan pejabat publik negara masih melakukan rapat dengan DPD RI, hal tersebut sama saja melegalkan kepemimpinan OSO, yang dinilainya sangat membahayakan lembaga negara ke depannya.

"Berbahaya bagi kelangsungan hidup dan negara. Lembaga negara jangan mau hadir di DPD pimpinan OSO," tegas Clifton.

Sementara itu pada acara yang sama, Julius Ibrani dari PBHI mengatakan, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional (PBHI), akan melaporkan Wakil Ketua MA Suwardi, ke Komisi Yudisial (KY).

Alasannya karena Suwardi mengangkat OSO sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, yang banyak aturan dan Tata Tertib DPD RI yang dilanggar Suwardi karena melantik OSO.

“Kesalahan fatal yang dilakukan Suwardi adalah menggantikan Ketua MA Muhammad Hatta Ali yang berada di luar negeri pada saat itu, untuk melantik OSO sebagai Ketua DPD RI menggantikan Mohammad Saleh,” jelasnya.   

Berita Terkait