Minggu, 16 Desember 2018 | 17:47:01 WIB

Kades Tilope di Weda Korupsi Dana Desa Selama Dua Tahun

Rabu, 12 Juli 2017 | 02:48 WIB
Kades Tilope di Weda Korupsi Dana Desa Selama Dua Tahun

(FOTO: FAISAL/LINDO)

WEDA, LINDO - Ada lagi masalah penyalagunaan dana desa, kali ini giliran di Desa Tilope, Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Desa tersebut di hebokan dengan adanya penyalahgunaan anggaran desa selama 2 tahun yang di sikat habis oleh oknum kepala desa tersebut.

Menurut sumber dan laporan masyarakat bahwa, selama 2 tahun desa mereka  tidak pernah di sentuh oleh anggaran yang telah di programkan oleh pemerinta pusat. Parahnya lagi anggaran tersebut tidak pernah di pertanggung jawabkan melalui laporan, bahkan  beberapa aitem  program yang telah di bahas bersama masyarakat pun hingga kini belum juga disalurkan, padahal program tersebut sudah di bahas dalam anggaran tahun 2015 dan tahun 2016. Hinnga mamasuki tahun 2017, anggaran tersebut juga belum direalisasikan.

Akibat dari kesalahan tersebut, anggaran desa pada tahun 2017 hingga memasuki bulan Juli 2017 ini belum juga di cairkan dari Pemerintah Daerah. Bukan hanya itu saja masih banyak lagi program-program yang belum di realisasikan, seperti satu unit mesin potong rumput, leptop 2 unit, pengadaan perlengkapan PAUD dan seragam dinas pemerintah desa.

Menurut salah satu toko masyarakat yang ada di Desa Tilope menegaskan, memang selama 2 tahun belakangan ini desa Tilope semakin tidak terurus dan bahkan kepala desa pun seakan merasa bahwa tidak ada tanggung jawab kepada desa yang di pimpinnya.

"Untuk itu masyarakan terutama mahasiswa dan pelajar kami banyak melakukan protes terhadapnya, akibat dari anggaran desa yang tidak perna di pertanggung jawabkan di depan masyarakat, dan juga bukti terkait program juga tidak ada sama sekali," ujarnya.

Sementara itu, oknum Kepala Desa saat ditemui mengatakan bahwa barang-barang tersebut semuahnya ada hanya saja belum di tunjukan ke masyarakat termaksud dengan temuan penyalagunaan dana seberar 130 Juta.

Dia mengakui pembelanjaan barang-barang pengadaan masih tersimpan diruangan Badan Pengawas Daerah (Bawasda). "Kalau sudah di berikan oleh Bawasda, akan saya kopi dan di tunjukan ke masyarakat," tandasnya.

Semuanya sudah ada, termasuk dengan laporan yang temuan uang 130 juta itu.  "Bukti-bukti masih ada di Bawasda belum di berikan ke saya. Nanti kalau suda di berikan akan saya copi dan tunjukan ke masyarakat," ujarnya.

Warga yang tidak mau publikasi namanya itu menegaskan bahwa ada pengadaan mesin katinting 22 unit. Sesuai dengan pembahasan di desanya, seharusnya ada 22 unit sementara yang di belikan kepala desa hanya 19 dan itu pun harus mesin yang asli karna anggara yang di anggarkan untuk beli yang asli tapi kenyataan di lapangan.

"Yang di beli oleh kepala desa hanya 7 buah mesin saja yang asli sementara yang sisahnya palsu (imitasi atau KW)," paparnya.

Masyarakat menjelaskan adanya kejanggalan tata cara pengelolaan keuangan yang dikelola oleh oknum kepala desa tersebut.
 "Bukan hanya itu saja kami masyarakat menilai ada kejanggalan keuangan di Kepala desa kami karna selama 6 tahun menjabat kepala desa dia selalu ganti-ganti bendahara hingga 6 bendahara," tuturnya.

Sementara itu, salah satu bendahara yang mencertakan dirinya menjadi bendahara hanya 2 kali melakukan pencairan selebihnya dia hanya di minta tanda tangan berkas.

"Soal pencairan kepala desa sendiri yang mencairkan dan uang desa yang dia pegang hanya 23 juta sementara uang dalam jumlah banyak atau ratusan juta di pegang sendiri oleh kepala desa," ungkapnya. (FAISAL)

Berita Terkait