Rabu, 18 Juli 2018 | 13:24:30 WIB

Diduga Pungut Bayaran Kepada Pencaker, EO Garuda Langgar UU Ketenagakerjaan

Kamis, 13 Juli 2017 | 21:42 WIB
Diduga Pungut Bayaran Kepada Pencaker, EO Garuda Langgar UU Ketenagakerjaan

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menemukan pelanggaran saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) terhadap pelaksanaan pameran bursa kerja atau job fair, di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Kamis (13/7).

Event Organizer (EO) Garuda sebagai penyelenggara job fair melanggar aturan dengan memungut bayaran kepada Pencari Kerja (Pencaker) yang ingin melamar kerja.

Hal tersebut diketahui berdasarkan keterangan dari para Pencaker dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh tim dari Kemnaker.

"Hasil sidak ditemukan fakta bahwa para pencaker harus memiliki kartu member untuk masuk ke ruang job fair.  Kartu member bisa diperoleh di toko buku Gramedia, daftar melalui email atau beli di lokasi dengan harga 50 ribu," ungkap Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker Nurahman, di Jakarta, Kamis (13/7)

Tim dari Kemnaker dan Suku Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi (Sudinakertrans) Jakarta Selatan yang diturunkan ke lokasi job fair lanjutnya, langsung melakukan dialog dengan manajemen EO.

Hasil pertemuan kata Nurahman, menyepakati penyelenggaraan job fair harus digratiskan dan para Pencaker yang belum memiliki kartu member diperbolehkan masuk ke ruang job fair.

"Hasil dialog disepakati, yang tidak memiliki member diperbolehkan mengikuti job fair. Pihak EO juga berjanji tidak akan memungut bayaran lagi pada penyelenggaraan job fair selanjutnya," terang Nurahman.

Penyelenggaraan job fair yang memungut biaya kepada pencari kerja tambahnya, melanggar Undang-undang (UU) Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Presiden (Keppres) No. 36 tahun 2002 tentang pengesahan ratifikasi konvensi ILO nomor 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja.

Selain itu, EO tersebut diduga melanggar juga Permenaker nomor 39 tahun 2016 Pasal 54 ayat 3 yang menyebutkan, penyelenggara pameran kesempatan kerja (Job Fair) dilarang melakukan pungutan biaya dalam bentuk apapun kepada pencari kerja.

Menurut Nurahman, dalam peraturan perundang-undangan  tersebut sudah jelas dan tegas melarang job fair berbayar apa pun alasannya.

"Job fair harus gratis apapun alasannya apakah itu khusus member atau pencaker secara umum, tidak boleh ada pungutan.  Job fair khusus member hanya alasan EO untuk mengakali aturan saja," tegas Nurahman.

Ia menambahkan, sanksi bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS), Bursa Kerja Khusus (BKK), dan EO pameran kesempatan kerja yang melanggar jelas yaitu mulai peringatan tertulis, pemberhentian sementara, sebagian atau keseluruhan kegiatan hingga pencabutan izin usaha atau pembatalan tanda daftar.

"Sesuai dengan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 pasal 66 ayat 1, 2, 3 sanksi bagi LPTKS, BKK, penyelenggara pameran kesempatan kerja dan pemberi kerja berupa peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha," kata Nurahman.

Nurahman menambahkan, ke depan agar tidak ada lagi EO mengadakan job fair berbayar, Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Kemnaker berencana mengundang LPTKS, BKK, EO job fair dalam rangka melakukan pembinaan.

"Kami berencana mengundang para LPTKS, BKK, EO pameran kesempatan kerja untuk melakukan sosialisasi aturan terkait larangan job fair berbayar. Kami juga ingin mengajak mereka bekerja sama menyelenggarakan job fair. Nantinya kami akan menyediakan tempat gratis bagi EO untuk menyelenggarakan job fair dengan syarat hanya boleh memungut bayaran dari perusahaan bukan pencaker," jelasnya.

Berita Terkait