Jumat, 19 Januari 2018 | 08:53:52 WIB

Kisah di Balik Terjegalnya Johan, dan Akuntan Jadi Ketua KPK

Minggu, 27 Desember 2015 | 00:15 WIB
Kisah di Balik Terjegalnya Johan, dan Akuntan Jadi Ketua KPK

Ketua KPK 2015-2019 Agus Rahardjo mengikuti uji kelayakan dan kepatutan capim KPK di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, 16 Desember 2015. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sejumlah legislator di Komisi III DPR RI menyebutkan bahwa dinamika politik di Komisi III DPR RI turut mempengaruhi hasil pemilihan dan formasi pimpinan KPK RI yang baru.

Lima orang pimpinan KPK RI periode 2015-2019 yang terpilih adalah Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Alexander Marwata; Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Saut Situmorang; Irjen Pol. Basaria Panjaitan; mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo; dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Laode Muhammad Syarif.

Kelima nama terpilih itu didapatkan setelah Komisi III DPR RI melaksanakan voting dalam rapat pleno yang digelar di ruang kerja Komisi III DPR RI, di Jakarta, Kamis (17/12) malam. Saat voting, setiap anggota diminta mengisi sebuah kertas berisi lima nama calon pimpinan pilihannya dari 10 calon yang ada.

Dari hasil voting, didapatkan calon Sujanarko memperoleh 3 suara, Alexander Marwata memperoleh 46 suara, Johan Budi SP 25 suara, Saut Situmorang 37 suara, Irjen Basariah Panjaitan 51 suara, Agus Rahardjo 53 suara, Laode Muhammad Syarif 37 suara, dan Busyro Muqoddas 2 suara.

Setelah voting tahap pertama, Komisi III lalu voting lagi, menentukan siapa yang akan menjadi Ketua KPK RI. Calonnya adalah kelima nama terpilih di atas. Dari hasil voting, terpilih Agus Rahardjo setelah memperoleh 44 suara. Urutan kedua Basariah Padjaitan dengan 9 suara, dan Saut Situmorang dengan raihan 1 suara.

Kekecewaan dan rasa puas tampak jelas di wajah dan melalui pernyataan para personil komisi usai pemilihan di ruang kerja komisi itu, di Jakarta, Kamis (17/12) malam.

Misalnya, usai pemilihan, sejumlah personil Komisi III DPR RI masih menunjukkan rasa tak puas karena gagalnya capim Johan Budi SP menjadi pimpinan terpilih.

Pernyataan tak puas itu sempat disampaikan oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar dan Trimedya Panjaitan, Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan.

"Sebenarnya tadinya gua pikir Johan Budi masuk. Ternyata tidak. Kalau memang Johan Budi masuk, ya cukup baik," kata Trimedya.

Bambang Soesatyo juga mengakui tak masuknya nama Johan Budi cukup disayangkan.

"Paketnya tak dipilih," kata Bambang.

Johan Budi Didukung 3 Fraksi Besar

Ada tiga paket pimpinan KPK RI yang mewarnai dinamika pemilihan di Komisi III DPR RI. Empat nama di semua paket itu sama. Yakni Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang. Yang membedakan paketnya adalah capim kelima. Paket pertama memasukkan nama Robby Arya Brata, Paket Kedua memasukkan nama Johan Budi SP, dan Paket Ketiga memasukkan Laode Muhammad Syarif.

Nama Johan Budi sempat masuk menjadi calon pilihan Fraksi PDI-P. Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Gerindra sebelumnya sudah secara terbuka memuji Johan Budi sebagai kandidat yang pantas dipilih. Ketiga Fraksi itu memiliki 24 anggota di Komisi III DPR RI.

Kabarnya, pagi hari sebelum pemilihan, ada seorang perwira polisi yang datang ke DPR membawa pesan dari seorang pejabat tinggi negara asal Sulawesi Selatan, yang merupakan daerah asal La Ode Syarief.

Kedatangan tokoh itu yang mempengaruhi gagalnya Paket Johan Budi dimaksud. Ketika hal ini dikonfirmasi kepada sejumlah anggota Komisi III DPR RI, semuanya mengaku tak mengetahuinya.

"Saya tak tahu soal itu," kata Masinton Pasaribu dari Fraksi PDI-P.

Komisi III Gagal Buat Sejarah

Begitupun dengan pemilihan Agus Rahardjo sebagai Ketua KPK RI terpilih, ternyata memiliki dinamika yang cukup tajam. Sebab sebelumnya, santer beredar kabar bahwa yang akan dipilih sebagai Ketua KPK nantinya adalah Basaria Panjaitan, yang pasti menjadi sejarah karena pertama kalinya lembaga antirasuah dipimpin perempuan.

Di pagi hari sebelum pemilihan, perwakilan fraksi-fraksi di Komisi III DPR RI berkumpul di markas Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Anggota Komisi III dari PKB adalah Abdul Kadir Karding dan Bahruddin Nasori.

Mayoritas peserta pertemuan itu adalah fraksi yang berbasis Islam. Di pertemuan itulah digodok kesepahaman dan kesepakatan agar Agus Rahardjo yang menjadi Ketua KPK RI, dan bukan Basaria.

Keberadaan pertemuan itu diakui oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Hasrul Azwar. Juga tak dibantah oleh Trimedya Pandjaitan.

"Pastilah ada calon melakukan pendekatan. Yang penting lobi itu tak ada suap, tidak ada deal-deal menjaga kepentingan kelompok tertentu," kata Trimedya.

Sumber lain yang menolak disebutkan namanya mengakui bahwa alasan formal sebagai dasar untuk merekatkan dukungan kepada Agus Rahardjo adalah demi menyeimbangkan komposisi kepercayaan yang dianut oleh kelima pimpinan KPK RI.

"Tak enak sekali mengakui soal itu. Tapi itulah faktanya," kata sumber yang duduk di Komisi III DPR RI itu.

Trimedya sendiri menilai sosok Agus Rahardjo tak memiliki prestasi yang terlalu luar biasa.

"Setahu saya dia akuntan. Mudah-mudahan saja dia lebih cepat adaptasi dan memahami KPK seperti apa. Karena dia (Agus) harus bisa menjawab kritik terhadap KPK selama ini," ungkap Trimedya.

Ketua Komisi III DPR RI, Aziz Syamsuddin, menekankan bahwa semua calon pimpinan KPK RI yang dikirimkan Pemerintah adalah berkualitas baik. Kesepuluh calon yang diajukan, menurut dia, memang sudah sesuai kriterianya untuk jadi pimpinan KPK RI.

"Saya meyakini bahwa kelima yang terpilih sudah melalui proses transparan dan objektif, dan merupakan orang-orang pilihan yang dipilih pansel dan dikirim kepada DPR RI," katanya. (Markus Junianto Sihaloho/HA)

Berita Terkait