Selasa, 20 November 2018 | 23:07:09 WIB

Kisruh Pencabutan Pasal UUPA, Anggota DPRA Resmi Gugat ke MK

Rabu, 23 Agustus 2017 | 16:56 WIB
Kisruh Pencabutan Pasal UUPA, Anggota DPRA Resmi Gugat ke MK

Anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong memberikan keterangan pers di Gedung MK, Jakarta. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dua anggota DPRA dari Partai Nanggroe Aceh (PNA) Samsul Bahri Bin Amiren alias Tiyong dan Kautsar dari Partai Aceh (PA), pada Selasa (22/8) kemarin secara resmi mengajukan judicial review terhadap pencabutan pasal 57 dan Pasal 60 Undang Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta.

Tiyong dan Kautsar menguasakan permohonan uji materi tersebut kepada Kamaruddin SH dan Maulana Ridha SH.

Menurut Kamaruddin, kliennya mengajukan permohonan pengujian pasal 557 ayat (1) huruf a,b dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

“Sudah kami daftarkan hari ini, bapak Samsul Bahri dan bapak Kautsar ikut,” kata Kamaruddin.

Sementara Samsul Bahri yang akrab disapa Tiong mengatakan gugatan tersebut untuk mempertahankan kekhususan Aceh. Tiong khawatir, pencabutan pasal pasal UUPA tanpa berkordinasi dengan Pemerintahan Aceh ini menjadi langkah awal Pemerintah Pusat untuk  mengebiri satu persatu kewenangan Aceh yang sudah tertuang dalam perjanjian damai di Helsinki.

Menurutnya dicabutnya  Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA, keanggotaan dan masa kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dipilih langsung oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu dipilih oleh  Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

“Dalam UUPA  komisioner KIP Aceh dan Panwaslu dipilih oleh DPRA.  Pencabutan dua pasal ini sudah  mengesampingkan undang undang kekhususan Aceh yang merupakan turunan naskah MoU  RI dengan GAM di Helsinki pada 15 Agustus 2005,” kata mantan kombatan GAM ini.

Tiyong mengkritisi upaya keseriusan Pemerintah Pusat merealisasikan poin poin perjanjian MoU Helsinki. Menurutnya,  sudah 12 tahun perdamaian Aceh berjalan,  Pemerintah Pusat belum memenuhi hak-hak Aceh yang tertuang dalam naskah damai.

Tiyong sangat meyakini hakim Konstitusi akan mengabulkan judicial review yang diajukannya bersama Kautsar.

“Kami yakin hakim akan membatalkan pencabutan dua pasal ini,” kata Ketua harian partai lokal berlambang bulan bintang itu.

Tiyong dan Kautsar merupakan dua politisi yang punya latar belakang perjuangan saat Aceh didera konflik bersenjata. Tiyong merupakan eks kombatan GAM, sementara Kautsar aktif di jalur aktifis. (ERNIA)

Berita Terkait