Sabtu, 18 November 2017 | 18:52:04 WIB

BPJS Kesehatan Kota Bekasi Dituduh Melakukan Pelanggaran

Selasa, 3 Oktober 2017 | 18:45 WIB
BPJS Kesehatan Kota Bekasi Dituduh Melakukan Pelanggaran

Pemilik Klinik DK dr Hasbullah Thabrany memberikan keterangan pers di Warung Daun Restauran, Jakarta, Selasa (3/10). (FOTO: AHMAD/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Kota Bekasi, telah bertindak sewenang-wenang dengan memindahkan peserta BPJSK yang tercatat di Klinik DK sebanyak 17.779 ke klinik lain dalam satu. Tanpa ada pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dahulu kepada peserta di Klinik DK.

"Tindakan BPJS Kesehatan Kota Bekasi, jelas sangat merugikan peserta dan juga klinik DK selaku provider BPJSK. Padahal kami sudah lama bekerjasama sejak Askes berdiri dan hingga kini berali menjadi BPJS Kesehatan sejak Januari 2012," kata Pemilik Klinik DK dr Hasbullah Thabrany dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/10).
 
Hasbullah melanjutkan, dalam kasus yang dihadapi oleh Klinik DK ini, pemindahan peserta oleh BPJSK Bekasi, tidak dapat dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Dinkes Kota Bekasi dengan tanpa adanya persetujuan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Organisasi Profes.
 
"Pemindahan peserta oleh BPJSK Bekasi, tidak dapat dibuktikan dengan adanya rekomendasi dari Dinkes Kota Bekasi dengan tanpa adanya persetujuan dari Asosiasi Fasilitas Kesehatan dan Organisasi Profes," ujarnya.
 
Pasal 5 ayat (3) UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan juncto Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 menyatakan bahwa, setiap warga Negara Indonesia berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya, dan peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. Kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 dinyatakan bahwa, Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan yang maksimal  pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan tempat Peserta terdaftar. 
 
"Pemindahan Faskes peserta tanpa diketahui lagi oleh peserta-peserta yang bersangkutan sehingga berakibat Klinik DK dikomplain oleh peserta yang datang berobat ke Klinik DK, karena mereka tidak berhak mendapatkan pelayanan lagi dari Klinik DK," imbuhnya. 
 
BPJSK Kota Bekasi menurut Hasbullah, telah memindahkan seluruh peserta yang terdaftar pada Klinik DK ke Klinik lain yang ketika itu hanya memiliki 2 (dua) orang dokter saja. Padahal, menurut ketentuan bahwa rasio jumlah peserta per dokter adalah maksimum 5.000 peserta per 1 dokter.
 
"Nyatanya, BPJSK menyerahkan seluruh peserta dari Klinik DK sebanyak 17.779 orang ke klinik tersebut. Berarti BPJS melanggar ketentuan yang berlaku," papar Hasbullah. 
 
Hasbullah menambahkan, dengan menimbang proses dan prosedural yang sudah dijalani, maka pihak Klinik DK akan mengajukan surat somasi kepada BPJS Kesehatan. Tujuan dari somasi ini agar prosedur pemindahan kepesertaan Klinik DK kepada klinik lain harus dipatuh dan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang ada. 
 
"Proses yang tidak transparan yang bertentangan dengan azas dan prinsip UU SJSN dan UU BPJS harus dihentikan. BJSK harus bertanggung jawab atas kerugian materiil yang dialami oleh Klinik DK sebagai akibat terhentinya pembayaran kapitasi untuk 17.779-19000 peserta selama 3 bulan," tegasnya. 
 
Menurut Hasbullah BPJSK juga harus ikut menanggung kerugian immateriil yang dialami oleh Klinik DK sebagai akibat banyak peserta yang complain karena dianggap pihak Klinik DK tidak mau melayani peserta. 
 
"BPJS Kesehatan harus menghentikan membuat aturan yang menyalahi UU DJSN dengan meminta FKTP untuk memberikan pengumuman kepada peserta mengenai status Pemindahan FKTP. Padahal UU SJSN mewajibkan BPJS memberikan informasi tentang hak dan kewajiban peserta," tandasnya. 
 
Persoalan lain kata Hasbullah adalah BPJS mengharuskan peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengajukan memilih Klinik DK harus mendapatkan persetujuan dari HRD Perusahaan. Hal ini melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana setiap orang memiliki hak pilih dokter/klinik/rumah sakit.
 
"BPJS Kesehatan Bekasi sudah banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran. Mereka harus disomasi, jika masih membandel maka kami akan tempuh melalui jalur hukum," paparnya. (AHMAD DAILANGI)

EDITOR : ALDY MADJIT

Berita Terkait

Baca Juga