Jumat, 20 Oktober 2017 | 03:11:41 WIB

Hasil Survei Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Tiga Tahun Belum Membaik

Jum'at, 6 Oktober 2017 | 21:23 WIB
Hasil Survei Pemerintahan Jokowi-JK Dalam Tiga Tahun Belum Membaik

Presiden Joko Widodo saat membagikan sembako pada warga saat melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di pulau Jawa. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Tingkat kepuasan publik atas kinerja Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengalami peningkatan dalam tiga tahun belakangan, yakni sejak 2015 sampai 2017.

Hasil tersebut berdasarkan survei nasional yang dilakukan oleh Centre for Strategic and International Studies (CSIS) yang disampaikan dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (6/10).

Peneliti Politik dan Hubungan Internasional CSIS Boby Adhytio Rizaldy mengatakan, berdasarkan hasil survei didapatkan tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja Jokowi tahun 2015 sebesar 50,6 persen.

Tingkat kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK dari tahun 2015 sampai 2017 menunjukkan di kisaran 50,6 persen pada 2015 yang lalu meningkat menjadi 66,5 persen. Kemudian pada priode 2017 saat ini menjadi 68,3 persen," kata Boby.

Tapi lain hal dengan Survey Nasional (Median). Meskipun adanya pembangunan infrasturuktur namun dalam survei Jokowi-JK belum mampu meningkatkan ekonominya termasuk belum mampu mengenjot harga kebutuhan pokok di masyarakat.

"Meskipun pembangunan infrasturuktur mengalami kenaikan, namun disisi ekonomi pemerintahan Jokowi-JK belum dapat mengenjot harga kebutuhan pokok," ujarnya.

Apalagi saat ini kata dia, masyarakat masih di hantui dengan mahalnya tarif listrik, harga sembako, dan yang paling parah adalah minimnya lapangan kerja.

Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) memaparkan hasil risetnya dalam bidang penegakan hukum masih terkesan tebang pilih, yaitu tercatat 226 kasus korupsi yang merugikan negara sebesar 118 milyar rupiah.

"Dalam rilis kami untuk penegakan hukum masih terkesan tebang pilih. Contohnya, dari 1 Januari hingga 30 Juni 2017 ada tercatat 226 kasus korupsi yang merugikan negara ratusan milyar rupiah," tandasnya.

Sementara dari internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mereka mensurvei di DKI Jakarta, pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukan kinerja yang baik, masih biasa saja.

"Hasil survey yang di liris oleh partai kami untuk di wilayah DKI, pemerintahan Jokowi-JK selama 3 tahun belum menunjukan yang terbaik," papar Nasir Jamil.

Soal dalam bidang politik, Nasir menilai Jokowi JK belum berhasil dalam pemerintahannya. Dalam tiga tahun belakangan ini banyak sekali persoalan bangsa ini yang memojokan kinerja Jokowi-JK.

"Jokowi-JK itu belum berhasil. Mereka berdua belum begitu berhasil mencerdaskan bangsa lewat jalur politik. Mereka berdua belum apa-apa," terangnya.  (Ayub/Ahmad)

EDITOR : ALDY MADJIT

Berita Terkait

Baca Juga