Rabu, 21 November 2018 | 11:24:42 WIB

PPWI: Polri Harus Back-up KPK, Tidak Perlu Bentuk Densus Tipikor

Senin, 16 Oktober 2017 | 20:35 WIB
PPWI: Polri Harus Back-up KPK, Tidak Perlu Bentuk Densus Tipikor

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR RI Jakarta. Polri butuh anggaran Rp 975 miliar untuk bentuk Densus Tipikor Polri. (FOTO: KOMPAS/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Rencana Polri bakal mendorong dan mensosialisasikan pembentukan Densus Tipikor Polri yang akan dilaksanakan akhir Desember 2017, mendatang.

Menurut Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) Wilson Lalengke pembentukan satuan kerja baru dalam tubuh Polri yang orientasi kinerjanya nyaris sama dengan KPK, dinilai sangat tidak elok.

"Jika Densus Tipikor ini ada, otomatis tugas dan fungsinya dalam menjalankan penindakan korupsi di lapangan akan bisa saling bentrok dengan kinerja KPK," kata Wilson pada LINDO di Jakarta, Senin (16/10).

Lebih lanjut Wilson menegaskan meski Densus Tipikor Polri sifatnya independen, namun implementasinya sudah tentu tidak demikian. Karena mereka berada dalam satu korps dan satu komando di bawah naungan Kapolri.

"Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kalau yang terjerat kasus dugaan korupsi itu adalah jajaran para jenderal di tubuh Polri. Jelasnya tentu ini bakal menjadi polemik baru bahkan dapat menjadi perpecahan tersendiri di dalam institusi Polri," tandasnya.

Apalagi dengan wacana akan mengusulkan gaji dari anggota Densus Tipikor Polri sama besar dengan penyidik KPK, tentu hal ini akan berdampak terhadap terjadinya pemborosan keuangan negara.

"Juga hal ini akan memperlebar kesenjangan gaji dan tunjangan di internal Polri, antara unit Densus Tipikor dengan satuan kerja lainnya," ujar Alumni PPRA-48 Lemhannas itu.

Dalam kesempatan itu, Wilson menjelaskan sebaiknya Kapolri lebih memperkuat seluruh anggota polri, dan memberikan dukungan penuh terhadap jajarannya yang berada di KPK.

"Intinya Polri cukup back-up institusi KPK yang sudah eksis dan sudah jadi momok menakutkan bagi para pejabat mental korup belakangan ini," tutup Wilson. (AYUBDIN NASUTIAON)

Berita Terkait