Senin, 20 November 2017 | 14:32:26 WIB

Menaker : Industri Perikanan Harus Melindungi Dan Mensejahterahkan Nelayan

Sabtu, 11 November 2017 | 18:48 WIB
Menaker : Industri Perikanan Harus Melindungi Dan Mensejahterahkan Nelayan

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sektor perikanan dan kemaritiman Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar. Namun potensi tersebut harus dikelola secara baik agar hasilnya maksimal.

“Untuk itu, perlu dibangun sistem industri perikanan yang mampu menghasilkan produk berkualitas secara masif dan mampu mensejahterahkan nelayan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu, (11/11).

Perkembangan perikanan Indonesia lanjutnya, sangat pesat tapi masih tertinggal dari negara lain.  Kuncinya ada di Sumber Daya Manusia (SDM). Mereka harus memiliki daya saing dan diberikan perlindungan. Kita harus memiliki industri perikanan yang bisa menghasilkan produk berkualitas dan banyak. Jika bicara soal kualitas dan kuantitas maka proses distribusinya harus cepat dan harga terjangkau.

Hanif mencontohkan, di Maluku potensi ikannya besar. Begitu juga di Raja Ampat. Namun, penduduk di sana memperoleh ikan dengan cara yang masih tradisional seperti menggunakan tombak.

"Kita ingin industri kelautan kompetitif sehingga pendapatan nelayan bisa membaik. Namun, untuk menjadikan perikanan sebagai industri yang kompetitif, tentu tidak bisa menangkap ikan hanya dengan tombak, perlu teknologi," terang Hanif.

Industri perikanan tambahnya, juga harus bisa mensejahterakan nelayan. Pasalnya selama ini meski hasil laut Indonesia sangat melimpah, akan tetapi nelayan masih hidup dalam kemiskinan.

"Kita jangan hanya memikirkan ketersediaan ikan nasional. Tapi pikirkan juga nasib nelayan. Kalau tidak ketimpangan ekonomi akan semakin besar," ujar menteri asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Hanif juga menyoroti banyaknya nelayan yang belum mendapatkan jaminan sosial. Padahal pemerintah telah memiliki skema jaminan sosial untuk masyarakat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

"Perlindungan nelayan kita penting karena pekerjaan mereka berisiko tinggi. Saya ingin teman-teman alumni perikanan Undip bisa mendorong isu perlindungan ini. Banyak dari nelayan kita belum menjadi peserta BPJS," ungkap Hanif.

Menurutnya, diperlukan adanya standar kompetensi di bidang perikanan. Dunia pendidikan juga harus menyesuaikan kurikulum agar lulusannya bisa sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

"Kita juga harus mendorong sertifikasi profesi dalam perikanan. Kita sudah punya instrumen untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Kita harus menyesuaikan input pendidikan dengan kebutuhan industri dan perkembangan waktu," katanya.

EDITOR : ARMAN R

Berita Terkait

Baca Juga