Jumat, 24 November 2017 | 20:01:15 WIB

Presiden Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI

Senin, 13 November 2017 | 02:05 WIB
Presiden Jokowi Diminta Mempercepat Proses Pergantian Panglima TNI

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kiri) bersama Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi (kiri) dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kanan) dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Moelyono (kedua kanan) dalam acara Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten. (FOTO: ANT/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan proses pergantian Panglima TNI. Sebab, masa jabatan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan berakhir pada Maret 2018.

Wakil Direktur Imparsial Ghufron Mabruri mengungkapkan tiga alasan kenapa proses pergantian Gatot harus segera dilakukan. Pertama, merujuk pada Undang-undang TNI, pergantian Panglima TNI harus mendapat persetujuan DPR.

"Dengan pengajuan nama calon Panglima TNI baru sebagai pengganti Gatot Nurmantyo dari sekarang tentu akan memberikan keleluasaan bagi DPR untuk mencermati dan memeriksa profil kandidat sebelum memberi keputusan," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Minggu (12/11).

Kedua, lanjut Ghufron, mempercepat proses pergantianakan memberi ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menilai sosok calon Panglima TNI. Ghufron menilai, pendapat publik bisa jadi pertimbangan bagi Presiden Jokowi.

"Meski pemilihan Panglima TNI merupakan hak prerogatif Presiden, namun sangat penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan dan mencermati masukan dari publik," ujar dia.

Terakhir, mempercepat proses pergantian Panglima TNI dinilai dapat mempermudah proses transisi manajerial organisasi di internal Markas Besar TNI. Koalisi Masyarakat Sipil berharap sosok Panglima TNI berikutnya bisa membawa TNI menjadi semakin profesional dan modern.

Sementara itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto menjelaskan bahwa Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah mendekati masa pensiun pada Maret-April 2018 dan hingga saat ini, belum ada sinyal pergantian dari Markas Besar TNI.

"Regenerasi diperlukan untuk memberikan warna berbeda dalam kepemimpinan TNI ke depan," ujar Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto.

Setiap kepemimpinan, kata dia, memiliki karakteristik yang berbeda. Namun, setiap pemimpin dalam TNI, terutama Panglima TNI, harus memegang teguh Sapta Marga.

Menurutnya, amanat reformasi yang utama adalah TNI tidak berpolitik dan menjaga kepemimpinan nasional untuk patuh serta taat di bawah komando Presiden sebagai Panglima Tertinggi.

"Sosok pengganti Panglima TNI saat ini harus segera dipersiapkan oleh internal TNI agar terjadi kematangan dan kesiapan di internal. Ini dilakukan untuk menerima pengganti Jenderal Gatot," ucapnya.

Ke depan, ia meminta pengganti Panglima TNI tak terjebak oleh kepentingan personal maupun kelompok. Ia khawatir hal itu akan menimbulkan kegaduhan dan berdampak terhadap kesenjangan.

"Panglima TNI harus sosok yang tidak mencari panggung politik," kata Hari.

Menurutnya, regenerasi akan membawa suasana baru bagi TNI yang telah ikut ambil bagian dalam era reformasi.

Lembaga-lembaga yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil ini antara lain, Imparsial, Elsam, KontraS, Setara Institute, HRWG, Institut Demokrasi, Indonesian Corruption Watch (ICW) dan Lingkar Madani Indonesia. (MTVN)

EDITOR : AHAMD DAILANGI

Berita Terkait

  1. KennethCoups

    cialis pills for sale buy cialis cheapest cialis new zealand online cialis cheap cialis prices canada

Baca Juga