Rabu, 18 Juli 2018 | 13:24:07 WIB

Kemnaker : Miliki Ketrampilan Yang Bagus Ciptakan PRT Yang Berkompeten

Minggu, 19 November 2017 | 21:03 WIB
Kemnaker : Miliki Ketrampilan Yang Bagus Ciptakan PRT Yang Berkompeten

Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Kemnaker Drs. Nurahman, MSi (berbaju batik) pada acara Wisuda Angkatan I SKK PRT. (FOTO : ARMAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, salah satunya mengarah kepada peningkatan permintaan akan Pekerja Rumah Tangga (PRT). 

Pekerjaan rumh tangga yang dikerjakan oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT) bukan lagi hanya sekedar sebagai kegiatan sosial, namun merupakan pekerjaan dengan segala hak dan kewajibannya.

Hal demikian disampaikan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Ditjen Binapenta dan PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Drs. Nurahman, Msi saat mewisuda PRT berkompeten, pada acara Wisuda Angkatan I Sekolah Ketrampilan Kerja Pekerja Rumah Tangga (SKK PRT), di Wisma PKBI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (19/11).

Menurutnya, pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan jasa yang harus dikelola sedemikian rupa. Pemberi kerja atau majikan akan menuntut hasil kerja yang memuaskan.

“Olah karenanya, pekerjaan atau jasa yang diberikan oleh PRT harus yang terbaik dan hal itu hanya dapat diberikan apabila pekerja mempunyai ketrampilan yang bagus.  Melalui pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh SKK PRT yang dilanjutkan dengan uji kompetensi, diharapkan tercipta pekerja yang berkompeten dan berwawasan luas,” terang Nurahman.

Saat ini lanjutnya, Indonesia belum memiliki Undang-undang (UU) yang mengatur keberadaan PRT.  Memang sudah ada upaya untuk membuatnya, namun karena berbagai pertimbangan, masih belum di bahas di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sementara itu kata Nurahman, di tingkat global, telah ada Konvensi ILO No. 189 tentang PRT, yang isinya mengamanatkan adanya upah minimun, jam kerja, libur, dan hak – hak normatif PRT sebagai pekerja.

Ketiadaan aturan hukum, menjadikan PRT rentan terdiskriminasi dan kemungkinan mengalami kekerasan.  Namun demikian, hal tersebut bisa diredam, apabila pekerja mempunyai ketrampilan yang cukup, mengetahui hak – haknya dan mengerjakan segala kewajiban yang sesuai dengan pekerjaannya.

Menurut Nurahman, Indonesia melalui Kemnaker menerbitkan Permenaker No. 2 tahun 2015 mengenai Perlindungan PRT.  Permenaker ini cukup mengatur hak – hak fundamental PRT.

“Ketegasan dari Permenaker tersebut, mengatur tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh yayasan penyalur maupun majikan kepada PRT.  PRT harus mendapatkan upah yang layak, cuti, jaminan sosial sesuai kesepakatan dan perlakuan yang manusiawi,” ujar Nurahman.

Ia menambahkan, peraturan ini juga mengatur tentang keberadaan yayasan penyalur PRT dengan melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Propinsi sebagai penyaring yayasan dan pengawas ketenagakerjaan sektor PRT.

Termasuk kata Nurahman, larangan bagi yayasan penyalur untuk mengambil keuntungan dari PRT.  Artinya, yayasan hanya boleh mengambil keuntungan dari pihak pengguna/majikan dari PRT yang bersangkutan.

Sementara itu Ketua Jaringan Nasional Advokasi PRT  (JALA PRT) Lita Anggraini  dalam acara tersebut menyampaikan, ada  17 PRT yang mengikuti wisuda Angkatan I SKK PRT dengan yang telah mengikuti uji kompetensi sebagai PRT.   

“PRT Angkatan I SKK PRT ini, telah mengikuti pelatihan kerja PRT selama empat bulan dari Bulan Mei sampai September 2017,” ungkap Lita Anggraini.

Menurut Lita, pendidikan pelatihan menjadi kebutuhan dan hak pendidikan warga negara yang bekerja sebagai PRT.  Maka JALA PRT bersama IPDRT dan ILO Jakarta membangun dan mengembangkan SKK PRT ini di Jakarta.

“Harapannya, SKK PRT ini menjadi model dan diadvokasi, agar menjadi tanggung jawab pemerintah untuk penyelenggaraannya dengan kurikulum dan modelnya,” harap Lita.

Berita Terkait