Rabu, 26 Juni 2019 | 01:21:18 WIB

Hak Buruh Terpasung, FKUI Nilai Sudin Tenaga Kerja Jaktim Lemah

Senin, 11 Desember 2017 | 22:06 WIB
Hak Buruh Terpasung, FKUI Nilai Sudin Tenaga Kerja Jaktim Lemah

Karyawan PT KURNIA MITRA SELRTAS (KUMIS) melakukan aksi damai saat hak-hak mereka teerpasung. (FOTO: AHMAD/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sekretaris Federasi Kontruksi Umum Informal (FKUI) Jakarta Bambang Getero mengatakan aksi demo yang dilakukan oleh karyawan PT. KURNIA MITRA SELRTAS (KUMIS) akan bergabung dengan beberapa organisasi buru yang ada di Jakarta maupun di Bekasi.

"Aksi demo yang di lakukan oleh karyawan PT. KUMIS akan bergabung dengan beberpa organisasi buru di Jakarta dan Bekasi dalam rangka menyampaikan beberapa agenda pada perusahaan," kata Bambang di Jakarta, Senin (11/12).

Lebih lanjut dia menegaskan aksi itu akan menyampaikan beberapa hal yang terkait adanya indikasi jastik organisasi serikat, dimana semua serikat buru yang tergabung di PT KUMIS yaitu dinonjobkan atau tidak diberi pekarjaan lagi. Selain itu, adanya diskriminasi terhadap pekerja yang notabene sebagai supir dan mekanik.

"Karyawan PT KUMIS hanya diberi pekerjaan di luar pekerja mereka yaitu diperintah untuk menjadi cleaning service untuk membersikan area perusahan. Mereka hanya diberikan pekerjaan cleaning service untuk membersihkan mobil dan sebagainya," jelas Bambang.

Dalam pekerjaan itu, Bambang menjelaskan bahwa kegiatan organisasi dalam perusahaan untuk melakukan advokasi atau pendampingan hukum, menurut pihak perusahan dianggap menghalang-halangi pekerja di perusahaan yang mereka bekerja.

"Makanya dinilai menghambat perusahaan, terjadilah pemutusan hubungan kerja (PHK)," ujarnya.

Salah satu karyawan yang terkena PHK yaitu Antoni Silalahi dan beberapa teman lainnya yang di PHK. Menurut Bambang permasalahan yang lebih fatal lagi ialah adanya perusahaan outsorsing dari PT Gaya Darma yang tidak mengantongi ijin operasional.

"Kami menuntut agar perusahaan outsorsing ini segara di cabut dan mempekarjakan kembali pekerja yang sudah di PHK. Permasalahan ini kami dari FKUI selaku organisasi buruh sudah melaporkan ke Dinas Pengawasan di Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Timur pada bulan Oktober yang lalu, namun sampai saat ini kami juga belum mendapatkan tembusan atau laporan dari Dinas terkait. Kami juga sudah berkali-kali menanyakan, tetapi tidak ada jawaban yang pasti," jelasnya.

Terkait soal upah di bawa Upah Minimum Provinsi (UMP), menurut Bambang pihaknya sudah melaporkan pada Dinas terkait. Namun hal itu juga belum ditindaklanjuti.

"Kami sudah melaporkan UMP itu pada Dinas Pengawasan sejak enam bulan yang lalu dan itu juga belum terselesaikan. Informasi yang kami dapat pihak Dinas sudah mengeluarkan berupa nota, namun nota itu bukan suatu alat bukti. Kami ingin peran dan tugas sudin ketenagakerjaan Jaktim," tandasnya.

Dalam kesempatan itu Bambang juga menuduh bahwa ada indikasi permainan uang antara pihak PT. KUMIS  dan Dinas Pengawasan Sudin Ketenagakerjaan Jakarta Timur.

"Dugaan saya PT KUMIS sudah mengamankan Sudin Pengawasan sehingga setumpuk permasalahan di perusahaan tersebut terabaikan atau dicuwekin saja," tegas Bambang. (AHMAD)

Berita Terkait