Sabtu, 23 Juni 2018 | 17:23:29 WIB

Ketua MPR Pertanyakan Publikasi Kinerja Menteri

Rabu, 6 Januari 2016 | 23:41 WIB
Ketua MPR Pertanyakan Publikasi Kinerja Menteri

Ilustrasi - Para menteri sedang foto selvi dalam sebuah acara di KTT Asean di Jakarta. (FOTO: IST/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ketua MPR, Zulkifli Hasan, mempertanyakan motivasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi, mempublikasi evaluasi kinerja menteri ke publik.

"Evaluasi kinerja menteri itu dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi itu seharusnya dilaporkan ke presiden, bukan disampaikan ke publik," kata Hasan, di Jakarta, Rabu (6/1).

Jika evaluasi kinerja itu sudah dipublikasi ke publik, kata dia, maka akan terjadi pertentangan di antara partai-partai politik pendukung pemerintah yang kadernya menjadi menteri.

Adanya evaluasi kinerja menteri kabinet dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 77 Kementerian/Lembaga adalah baik, tapi tidak tepat kalau hasilnya langsung dipublikasi ke publik.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto, mengatakan, evaluasi kinerja menteri kabinet oleh Kementerian PAN-RB seharusnya mengevaluasi kinerja semua menteri.

Menurut dia, hasil evaluasi kinerja menteri kabinet tersebut seharusnya dilaporkan ke presiden, bukan dipublikasi begitu saja.

"Kalau laporan itu langsung dipublikasi ke publik, itu artinya Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandi, hanya mencari popularitas," kata Hermanto, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat. 

 
Diajuga menambahkan, Chrisnandi tidak dapat menunjukkan surat perintah dari presiden ketika mengumumkan hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 77 Kementrian/Lembaga.

Menurut dia, hasil evaluasi LAKIP itu tidak dapat dijadikan acuan yang akurat untuk mengevaluasi kinerja menteri.

Sebelumnya, Chrisnandi mengumumkan hasil evaluasi LAKIP pada 77 kementerian/lembaga di Jakarta, Minggu (3/1).

Hasil evaluasi itu menyimpulkan antara lain Mahkamah Konstitusi disimpulkan sebagai lembaga paling baik kinerjanya, sedangkan Kejaksaan Agung yang paling buruk. 
 
Pada hari ini juga di tempat berbeda, Presiden Jokowi menegaskan, yang berhak menilai kinerja menteri-menteri adalah presiden. "Itu prinsip," katanya hingga dua kali kepada pers. 
 
Sementara Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, publikasi laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian salah satu upaya transparansi oleh pemerintah.

"Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah itu transparan. Nanti kalau (pemerintah) tidak transparan, pengamat mengkritik. Sekarang (sudah) transparan masih dikritik juga. Jadi pilih mana, transparan atau tertutup?" katanya, di Jakarta, Rabu (6/1).

Berita Terkait