Minggu, 19 Agustus 2018 | 22:38:20 WIB

Kemnaker Berencana Tambah Jumlah Atase Tenaga Kerja

Selasa, 13 Februari 2018 | 19:27 WIB
Kemnaker Berencana Tambah Jumlah Atase Tenaga Kerja

(FOTO : HUMASNAKER/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Pemerintah berencana menambah jumlah dan kapasitas diplomatik Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) dan staf teknis Ketenagakerjaan yang bertugas di negara-negara penempatan.

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan dan pelayanan  terhadap Pekerja Migrant Indonesia (PMI) yang bekerja  di luar negeri.

“Peningkatan jumlah dan kapasitas Atase Tenaga Kerja beserta stafnya dilakukan sesuai dengan beban tugas. Sebab di negara-negara tertentu stafnya sangat sedikit sementara yang diurus sangat banyak seperti di Hongkong ada 200 ribu tenaga kerja. Stafnya hanya 1 orang dan 2 staf lokal,“ ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Hery Sudharmanto dalam sambutan pembukaan Rapat Kordinasi Atnaker Tahun 2018, di ruang Tridharma, Kantor Kemnaker, Jakarta, Selasa (13/2).

Rencana penambahan jumlah atase dan staf teknis tersebut ke negara-negara lanjutnya, yang memiliki intensitas hubungan ketenagakerjaan tinggi dan tujuan penempatan PMI.  Sebagai contoh perlu adanya  Atnaker di Swiss, Jepang dan Malaysia, dan lainnya.

“Indonesia, satu-satunya negara Asean yang tidak memiliki Atase di Jenewa atau Jepang. Padahal banyak yang bekerja melalui IJEPA dan pemagangan tapi tak punya Atnaker.  Demikian juga di negara bagian spesifik Malaysia juga perlu penambahan Atase untuk wilayah Serawak, Penang dan Johor. Demikian pula Australia,“ jelas Hery.

Ia menambahkan, Atnaker memiliki tugas dan fungsi sangat banyak dan tidak mudah. Selain melayani, melindungi dan mengatasi persoalan TKI, Atnaker juga harus mengurusi persoalan dan isu ketenagakerjaan lainnya. 

“Selain menjaga citra Indonesia di kancah Internasional, Atnaker juga terkait persoalan ketenagakerjaan secara umum. Misalnya informasi pasar kerja (labour market information), pelatihan vokas(vocational training) dan sebagainya,“ ujarnya.

Hery menjelaskan, saat ini Kemnaker memiliki sembilan Atnaker dan dua staf teknis Ketenagakerjaan untuk ditempatkan di 10 penempatan PMI.

"Sembilan di tempatkan di Korsel, Brunei, Qatar, Singapura, Jordania, Arab Saudi, Kuwait, Malaysia dan Uni Emirat Arab. Untuk dua staf teknis ketenagakerjaan ditempatkan di Hongkong dan Jeddah (Arab Saudi),“ kata Hery.

Sementara itu, Direktur Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Soes Hindarno mengatakan, tujuan digelarnya Rakor Atnaker sebagai forum dialog dan tukar menukar informasi serta pengalaman antar Atnaker dan staf teknis tenaga kerja. 

“Manfaatnya untuk mengembangkan update dan memperluas jaringan bidang ketenagakerjaan di luar negeri,“ terang Soes.

Rakor Atnaker tambahnya, juga merupakan momentum penyamaan persepsi atnaker dalam hal ini  menindakalanjuti pelaksanaan UU No.18 tentang perlindungan PMI dan isu-isu ketenagakerjaan lainnya serta memberikan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan, Barang Milik Negara, konektivitas/jaringan informasi online Atnaker.

Melalui Rakor Atnaker tersebut, Soes meyakini bisa mengidentifikasi dan menghimpun masukan atas kendala dan tantangan atnaker yang dihadapi dalam melaksanakan tugas, memberikan sosialisasi Undang – Undang (UU) No.18 tahung 2017 tentang Perlindungan PMI serta menjaring masukan Atnaker untuk mempersiapkan aturan turunannya.

“Kami juga ingin menumbuhkan rasa saling memiliki dan bersinergi serta memupuk komitmen bersama untuk melaksanakan urusan ketenagakerjaan di luar negeri.  Sekaligus memperkenalkan sistem online Atnaker kepada Atnaker untuk memudahkan jejaring informasi di luar negeri,“ ungkapnya.

Rakor atnaker disaksikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker Maruli A. Hasoloan dan dihadiri oleh 100 peserta dari 13 orang orang Atnaker dan staf teknis serta pendamping atnaker, perwakilan direktorat di lingkungan Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker. (ARMAN R)

Berita Terkait