Rabu, 19 September 2018 | 20:29:20 WIB

BPK Temukan Pelanggaran Tata Niaga Impor di Kemendag

Selasa, 3 April 2018 | 21:15 WIB
BPK Temukan Pelanggaran Tata Niaga Impor di Kemendag

Ilustrasi - Gedung Kementerian Perdagangan. (FOTO: KONTAN/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan pelanggaran tata niaga impor pangan yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada kurun waktu 2015 hingga semester I-2017.

Temuan tersebut disampaikan oleh Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara dalam Sidang Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

"Terkait dengan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat, hasil pemeriksa yang signifikan antara lain pemeriksaan atas pengelolaan tata niaga impor pangan," kata Moermahadi Selasa (3/4).

Moermahadi mengatakan salah satu temuan BPK yakni, izin impor 70.195 ton beras yang disebut tidak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. 

Selain itu, terdapat impor 200 ton beras kukus yang juga tidak memiliki rekomendasi Kementerian Pertanian. Selain itu, impor 9.370 ekor sapi pada 2016 dan 86.567,01 ton daging sapi, serta impor 3,35 juta ton garam yang tidak memenuhi dokumen persyaratan.

BPK menilai Kemendag tidak memiliki sistem untuk memantau realisasi impor dan kepatuhan pelaporan oleh importir. Alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih, beras, sapi dan daging sapi tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.  

Persetujuan lmpor (PI) 1,69 juta ton gula tidak melalui rapat koordinasi, sedangkan persetujuan impor 108 ribu ton gula kristal kepada PT Adikarya Gemitang tidak didukung data analisis kebutuhan.

Selanjutnya, terdapat penerbitan Persetujuan Impor (PI) 50 ribu ekor sapi kepada Perum Bulog pada 2015 juga tidak melalui rapat koordinasi. Terakhir, penerbitan PI 97 ribun ton daging sapi dan realisasi 18.012,91 ton senilai Rp737,65 miliar tidak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan atau tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian.

BPK menyimpulkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Kemendag belum efektif memenuhi kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

Lebih jauh, BPK merekomendasikan Kemendag agar mengembangkan Portal Inatrade dan mengintegrasikan dengan portal milik instansi atau entitas lain yang menyediakan data dokumentasi hasil koordinasi dan data rekomendasi. (MTVN)

Berita Terkait