Sabtu, 23 Juni 2018 | 17:17:16 WIB

Nusron Wahid Bekali Calon Kepala Perwakilan RI Tentang TKI

Jum'at, 13 November 2015 | 15:41 WIB
Nusron Wahid Bekali Calon Kepala Perwakilan RI Tentang TKI

Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dihadapan 30 calon kepala perwakilan Republik Indonesia (RI). (FOTO: HUMAS BNP2TKI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengingatkan kepada tiga puluh calon kepala perwakilan Republik Indonesia (RI) di luar negeri tentang berbagai hal menyangkut Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Menurutnya, meskipun era penempatan TKI Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) sudah berakhir, namun penempatan TKI dengan kualifikasi tertentu, tetap terus berlangsung karena terkait dengan hukum permintaan dan penawaran.

"Hukum penawaran akan berlaku selama pertumbuhan ekonomi nasional tidak mampu menyerap angkatan kerja yang berjumlah 2,7 juta setiap tahun.  Mayoritas angkatan kerja itu kebanyakan lulusan SMP-SMA yang pada umumnya tidak memiliki keahlian," kata Nusron Wahid saat memberikan pembekalan dengan tema Peran Strategis Perwakilan RI di Luar Negeri Untuk TKI di Luar Negeri, bagi Kepala Perwakilan RI, di Kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (12/11).

Mereka yang tinggal di desa lanjutnya, akan pindah ke kota, lalu kemudian ke perkebunan atau pertambangan. Ketika dua sektor ini menurun, maka tenaga kerja kerja itu akan pergi ke Malaysia.

Seperti diketahui, pemerintah telah menghentikan pengiriman TKI ke Timur Tengah.  Namun kenyatannya, 8.000 orang Warga Negara Indonesia (WNI) pergi ke sana setiap tahun dengan berbagai cara dan dalih.

"Mereka mengaku akan menjenguk saudara atau alasan lain dan untuk itu menjual sawah atau kebun," terangnya.

Migrasi tersebut tambahnya, dapat difahami, karena negara lain memerlukan TKI dengan menawarkan gaji atau upah yang jauh lebih tinggi.

Misalnya, upah tukang batu di Indonesia Rp 3 juta sebulan, sementara di Negara tetangga sekitar Rp 7 juta per bulan.

"Untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar itu, TKI ‘menyeberang’ laut dengan getek pun mau," ujar Nusron.  

Ia Menjelaskan, solusi bagi penanganan permasalahan TKI adalah, pertama, upgrade dan upskilling calon TKI, yakni dengan cara membuat sekolah vokasi yang membidangi hospitality.

Kedua, kontrak kerjanya jangan pada perseorangan tapi harus lewat perusahaan sehingga lebih terjamin secara hukum.

"Khusus untuk Timur Tengah, diharapkan kategori visa dari Khadamah menjadi Amil, yaitu ketika terjadi perselisihan TKI dengan majikan, maka permasalahannya dapat diajukan ke lembaga perselisihan resmi," terang Nusron.

Berita Terkait