Selasa, 17 Juli 2018 | 08:57:16 WIB

Presiden Jokowi Diminta MPM Istana Usut Tuntas Kasus “Papa Minta Jatah SKPD Sumut”

Selasa, 12 Januari 2016 | 16:40 WIB
Presiden Jokowi Diminta MPM Istana Usut Tuntas Kasus “Papa Minta Jatah SKPD Sumut”

Rarusan orang yang tergabung dalam MPM – Istana melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara. (FOTO : MPM-ISTANA/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Tidak mendapat tanggapan dari pemerintah terkait penyelesaian kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), LSM Masyarakat Dan Pemuda Menggugat Istana (MPM – Istana) sebanyak 150 orang melakukan unjuk rasa mendesak Presiden  Joko Widodo untuk mencopot HM Prasetyo dari jabatannya sebagai Jaksa Agung karena terindikasi terlibat dalam kasus korupsi Bansos Sumut dan kasus “Papa Minta Jatah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut”.

“Kami minta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih kasus korupsi terkait Papa minta jatah SKPD Sumut,” tegas Koordinator MPM – Istana, Ismail ketika berorasi di depan Istana Negara, Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/1).  

MPM Istana lanjutnya, juga memberikan dukungan moril kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, agar dapat mengambil alih Kasus Bansos Provinsi Sumut dan Kasus Papa Minta Jatah SKPD Sumut.

Menurutnya, aparat penegak hukum jangan tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus “Papa Minta Jatah SKPD Sumut”.

“Korupsi yang menyeret para petinggi negera ini adalah salah satunya carut marutnya Korupsi SKPD Provinsi Sumut, yang diduga Surya Paloh (Ketua Umum Partai Nasdem) dan Jaksa Agung HM Prasetyo terlibat dalam kasus Bansos Sumut dan Kasus Papa Minta Jatah SKPD Sumut.

Keterlibatan Surya Paloh dan Jaksa Agung Prasetyo sudah tercium dari keterangan tersangka kasus suap dana Bansos Sumut yaitu Gubernur Non Aktif Sumut Gatot Pujo Nugroho, yang menyatakan ada dugaan permintaan dari Surya Paloh kepada pihak SKPD Sumut untuk menyelesaikan kasus Bansos di Kejagung.

“Gatot pun mengakui ada dugaan komitment fee antara gubernur dengan kakaknya Surya Paloh, Rusli Paloh tentang penempatan pejabat eselon di Pemprov Sumut, agar bisa mendorong Surya Paloh untuk menyelesaikan permasalahan di Kejagung,” terang Ismail.

Berita Terkait