Senin, 20 November 2017 | 16:37:41 WIB

BNP2TKI Gandeng Jimly School Gelar Bimtek Legal Drafting

Jum'at, 13 November 2015 | 16:34 WIB
BNP2TKI Gandeng Jimly School Gelar Bimtek Legal Drafting

Biro Hukum dan Humas BNP2TKI bekerjasama dengan Jimly School Law and Government (JSLG), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting. (FOTO: HUMAS BNP2TKI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Biro Hukum dan Humas Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) bekerjasama dengan Jimly School Law and Government (JSLG), menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perancangan Peraturan Perundangan-undangan (Legal Drafting) dalam rangka meningkatkan kualitas pegawai dalam membuat rancangan peraturan perundangan, pada 13-15 November 2015, di kantor JSLG Gedung Sarinah, Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

"Bimtek ini telah tiga kali dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Humas.  Diharapkan melalui Bimtek ini dapat meningkatkan kemampuan para pegawai di BNP2TKI dalam hal merancang suatu perundang-undangan," terang Kepala Biro Hukum dan Humas BNP2TKI, Ramiany Sinaga, di Jakarta, Jumat (13/11).

BNP2TKI lanjutnya, adalah pelaksana kebijakan dan peraturan dari Kementerian Ketenagakerjaan.  Namun jika peraturan yang ditunggu belum keluar maka untuk sementara dibuatlah peraturan Kepala BNP2TKI untuk mengisi kekosongan peraturan tersebut.

Menurutnya, dasar dari membuat rancangan ini, ada didalam Undang-undang (UU) No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Di unit teknis Kedeputian butuh Bimtek ini dalam hal membuat draft, walau ada biro Hukum dan Humas, namun tiap Direktorat suatu saat harus membuat peraturan teknis terkait Tupoksinya," ujar Ramiany.

Selanjutnya tambah Ramiany, adalah tahap pengharmonisasian oleh biro hukum dan humas, agar tidak terjadi saling kontradiksi, dan harus inline dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

Ramiany juga menjelaskan mengenai surat edaran yang seolah seperti peraturan baru. Surat edaran ini sifatnya hanya untuk menghimbau, menekan dan memerintahkan agar melaksanakan aturan yang telah dibuat.

"Fungsi surat edaran ini adalah untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat, dan bukan merupakan sebuah peraturan yang baru," katanya

Ramiany mengharapkan, melalui Bimtek ini, seluruh peserta mengetahui dan paham bagaimana menghadapi suatu gugatan, belajar membuat jawaban dalam kasus-kasus hukum yang dihadapi.

"Tidak hanya menyangkut teori praktik, bahasa tentang undang-undang, bahasa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, dan Perkabadan (Peraturan Kepala Badan) juga membuat suatu konsideran itu perlu dipahami oleh semua teman-teman," jelas Ramiany.

EDITOR : ARMAN R

Berita Terkait

Baca Juga