Minggu, 23 September 2018 | 06:34:47 WIB

Sulbar Siapkan PATBM Untuk Stop Kekerasan Anak

Senin, 16 April 2018 | 13:16 WIB
Sulbar Siapkan PATBM Untuk Stop Kekerasan Anak

(FOTO : HUMASKEMENPPPA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sebagai upaya menanggulangi dan merespon cepat masalah sosial anak dengan melibatkan masyarakat dalam melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) melalui Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi, menyelenggarakan kegiatan Pelatihan TOT Bagi Fasilitator Daerah Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), di Mamuju, di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), Senin (16/4).

Kegiatan ini bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Sulbar. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini berasal dari seluruh Kabupaten di Sulbar, yang terdiri dari enam kabupaten yaitu Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Tengah, Mamuju Utara, dan Polewali Mandar yang berjumlah sebanyak 24 calon fasilitator daerah.

Kabid Anak Korban Eksploitasi Kementerian PP-PA Anisah mengatakan, PATBM merupakan sebuah jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat Desa/Kelurahan yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak dari kekerasan yang berperan dalam pencegahan dan respon cepat terjadinya kekerasan terhadap anak di wilayahnya.

“Model PATBM sudah dilakukan di 136 desa/kelurahan di 68 Kabupaten/Kota dan 34 provinsi sejak 2016, dan kemudian direplikasi oleh daerah dengan sumber daya daerah mulai 2017 di 116 Desa/kelurahan, 39 Kabupaten/Kota, 18 Provinsi. Kami berharap setelah dilatihnya fasilitator daerah PATBM dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulbar, semakin massif gerakan PATBM dilakukan disemua desa/kelurahan yang ada di enam kabupaten/kota di Provinsi Sulbar," terang Anisah.

Hal ini lanjutnya, sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk melindungi anak-anak dari kekerasan yang sudah diamanahkan di Pasal 72 Undang - Undang (UU) No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulbar Darmawanti Ansar menyampaikan, peserta pelatihan ini merupakan calon fasilitator daerah yang dipilih berdasarkan kapasitas dan memiliki kemampuan dalam memfasilitasi dan mendampingi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Peserta terdiri dari unsur pemerintah yaitu Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di masing-masing kabupaten/kota, dan unsur masyarakat yaitu Lembaga Pemerhati Anak/Pekerja Sosial/Pendamping Dana Desa.

"Kami berharap dengan dilatihnya fasilitator PATBM ini, dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah sosial anak khususnya dalam perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi. Diharapkan fasilitator daerah di masing-masing kabupaten ini mampu mengadvokasi kepala desa/lurah dan mengajak perwakilan kelompok masyarakat di tingkat desa/kelurahan (aktivis PATBM) untuk bersama melakukan Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat," harap Darmawanti.

Kegiatan ditutup dengan penyusunan Rencana Tindak Lanjut dari seluruh fasilitator daerah di masing-masing kabupaten/kota untuk memperjelas tujuan dan mempermudah dalam evaluasi dalam ranah perlindungan anak.

Dilansir melalui data kekerasan terhadap anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan KB (P3AP2KB) Provinsi Sulbar, terdapat 445 kasus kekerasan terhadap periode 2014-2017.

Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada 2016 Provinsi Sulbar merupakan penyumbang angka pernikahan terhadap anak tertinggi di Indonesia dengan rata-rata 37% (BPS,2016). (ARMAN R)

Berita Terkait