Kamis, 26 April 2018 | 01:25:50 WIB

BPKAD Halsel Pertanyakan Alasan Pemprov Belum Cairkan DBH

Senin, 16 April 2018 | 15:34 WIB
BPKAD Halsel Pertanyakan Alasan Pemprov Belum Cairkan DBH

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Aswin Adam. (FOTO: SUPRIYANTO/LINDO)

HALSEL, LINDO -  Entah apa alasan pemerintah Provinsi Maluku Utara, sehingga sampai kini belum juga mencairkan Dana Bagi Hasil (DBH) triwulan IV tahun 2017. Padahal tahun ini sudah memasuki akhir triwulan I tahun 2018.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halsel, Aswin Adam, mengatakan, hingga saat ini, Pemprov Malut belum merealisasikan pembayaran DBH Kabupaten Halsel pada triwulan IV tahun 2017. Anehnya lagi, sampai pemerintah provinsi juga belum menetapkan besaran angka Dana Bagi hasil tersebut.

"Entah apa alasan pemerintah provinsi sehingga sampai saat ini belum melakukan penetapan besaran angka Dana Bagi Hasik (DBH)," ungkap Aswin.

Aswin juga menegaskan, sebelumnya telah melakukan rapat internal dengan jajarannya di BPKAD khususnya bidang pendapatan dan hasilnya mengutus petugas ke Pemprov untuk menanyakan penetapan besaran DBH triwulan IV tahun 2018 yang menjadi hak kabupaten Halsel.

"Karena soal DBH ini juga kaitan dengan Laporan keuangan yakni untuk menghitung piutang yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan Pemda, makanya kita harus segera tahu berapa yang ditetapkan," jelasnya.

Memang untuk besaran DBH triwulan IV 2017, pihaknya mengaku belum tahu pasti  belum sebab masih menunggu hasil konfirmasi petugas yang sedang ke Provinsi.

Kemungkinan beberapa hari ini kata Aswin, sudah bisa diketahui berapa besaran DBH yang menjadi hak Kabupaten Halsel tersebut. Meski belum diketahui besarannya, namun diperkirakan DBH triwulan IV ini hampir sama dengan triwulan sebelumnya atau triwulan yang sama di tahun 2016 lalu.

"Sekitar Rp 2 miliar lebih untuk setiap triwulan. Jadi satu tahun itu DBH kita dari Provinsi itu kurang lebih sekitar Rp10 miliar," tandasnya.

Pihaknya berharap Pemprov Malut agar segera menyelesaikan tunggakan DBH yang menjadi hak Kabupaten Halsel, sehingga bisa digunakan untuk membiayai infrastruktur dan program kegiatan pembangunan lainnya. (SUPRIYANTO)

Berita Terkait