Rabu, 21 November 2018 | 05:15:27 WIB

KPK Akui Jawa Barat Teratas dalam Jumlah Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Rabu, 18 April 2018 | 17:23 WIB
KPK Akui Jawa Barat Teratas dalam Jumlah Kepala Daerah Terjerat Korupsi

Dokumentasi - Petuga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan barang bukti kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kebumen Jawa Tengah. (FOTO: OKEZONE/LINDO)

BANDUNG, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan 12 kepala daerah di Jawa Barat terjerat kasus korupsi sehingga provinsi ini menempati peringkat pertama jumlah kepala daerah paling banyak terjerat korupsi di Indonesia.

"Tadi disebutkan ada 75 bupati wali kota plus 18 gubernur yang terjerat korupsi. Jadi ada 93 kepala daerah yang tersangkut kasus di KPK. Nah, dari 93 itu, dua belasnya dari Jawa Barat. Itu angka tertinggi dibandingkan daerah lain," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahaan KPK Deputi Bidang Pencegahaan Asep Rahmat Suwandha di Bandung, Rabu.

Ditemui usai berbicara pada Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kadin Jawa Barat di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Asep mengatakan Jawa Timur berada pada urutan kedua dengan jumlah kepala daerah terjerat korupsi delapan orang.

"Jadi mau enggak mau, Jawa Barat memang tertinggi yakni 12, yang lain itu di bawah itu. 12 itu kan dua digit angkanya," kata dia.

Menurut dia, ke-12 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi dengan bermacam modus, yang terakhir di Kabupaten Subang ada kaitan dengan pengusaha, sedangkan di Bandung Barat dari internal OPD dan Karawang dengan pihak swasta.

"Tapi banyak juga yang ada kaitannya dengan suap dari pengusaha, itu terkait dengan izin dan lain-lain," kata dia.

Dia mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah tingkat kabupaten/kota harus memiliki komitmenkuat agar jumlah kepala daerah terjerat korupsi tidak bertambah lagi.

"Salah satunya mengikat komitmen dengan pengusaha agar tidak menyuap lagi, harus sepakat. Jangan sudah begini nanti masih ada satu dua orang yang nyuap. Ini harus dilakukan bareng-bareng kompak dan ada panduan sehingga korupsi bisa tidak terjadi," kata Asep. (ANT)

 

Berita Terkait