Sabtu, 17 Agustus 2019 | 22:32:20 WIB

Ratusan Petani Pemalang Gelar Aksi Tolak Kartu Tani Ganjar Pranowo

Sabtu, 28 April 2018 | 14:49 WIB
Ratusan Petani Pemalang Gelar Aksi Tolak Kartu Tani Ganjar Pranowo

Petani Bersatu Untuk Pemalang (Petualang) menggelar aksi di depan kantor Bupati Pemalang. Aksi yang diikuti ratusan orang tersebut untuk memprotes adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani, Jumat (27/4). (FOTO: IST/LINDO)

PEMALANG, LINDO - Ratusan petani berkumpul sejak pagi hari yang tergabung dalam Petani Bersatu Untuk Pemalang (Petualang) menggelar aksi sejak pukul 09.00.WIB di depan kantor Bupati Pemalang, Jumat, (27/4).

Aksi yang diikuti ratusan orang itu terdiri dari perwakilan pimpinan kelompok tani di Kabupaten Pemalang ini, memprotes adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada petani.

Aksi yang di mulai dari longmarch dari alun-alun Kabupaten Pemalang menuju kantor Bupati ini menyuarakan penolakan terhadap kartu tani yang tidak berpihak. Massa aksi sambil mebentangkan spanduk dan beberapa poster betuliskan buruh tani tak butuh kartu tani, petani pemalang tolak kartu tani, petani tak butuh kartu tani dan lain sebagainya. Mereka juga meneriakkan penolakan adanya program pemerintah terkait Kartu Tani yang dirasa hanya menyusahkan petani saja.

"Kartu tani yang dikeluarkan oleh pemerintah jawa tengah di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo kala itu, nyata tidak mendukung petani dalam produksi. Kartu tani yang dijadikan alat untuk mengatur peredaran dan distribusi pupuk rupanya justru menambah persoalan bagi petani," tutur Sudarto Koordinator Lapangan Aksi dalam orasinya.

Lebih lanjutnya, Sudarto menegaskan pupuk yang menjadi kebutuhan pokok dalam produksi petani, seharusnya dipermudahkan dalam mendapatkannya, tidak dipersulit dan di buat aturan terkait administrasi seperti ini. Selain itu, dalam persyaratan mendapatkan pupuk para petani diharuskan mempunyai tabungan di bank.

"Jika petani tidak mempunyai tabungan tersebut, maka petani tidak bisa mendapatkan pupuk. Belum lagi syarat lain mendapatkan kartu tani, petani harus menunjukkan surat tanah/sertifikat tanah atau surat pajak tanah sebagai acuan untuk RDKK. Loh, bagaimana nasib petani yang menggarap lahan perhutani atau menyewa yang orang jauh dari desa tersebut," tegas Sudarto.

Korlap aksi juga menjelaskan, melihat peran penting dan besarnya tanggungjawab petani dalam menjaga keberlangsungan hidup petani dalam hal ini pangan, seharusnya pemerintah mengeluarkan program yang meringankan beban petani.

"Maka dari itu, kami dari Petani Bersatu untuk Pemalang menolak kartu tani yang dikeluarkan dimasa kepemimpinan Ganjar Pranowo dan meminta pemerintah untuk mencabut kartu tani dengan alasan di atas tersebut," pungkasnya.  (RITA)

 

Berita Terkait