Selasa, 22 Mei 2018 | 11:32:55 WIB

MayDay, Buruh di Malut Minta Presiden Cabut Perpres Nomor 20

Selasa, 1 Mei 2018 | 21:41 WIB
MayDay, Buruh di Malut Minta Presiden Cabut Perpres Nomor 20

(FOTO: FARDI/LINDO)

TERNATE, LINDO - Massa yang tergabung dalam Gema Buruh Maluku Utara pada Selasa (1/5) pagi menggelar aksi unjuk rasa untuk menyambut hari May Day. Mereka menyuarakan tuntutannya kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait maraknya kedatangan pihak asing ke bumi tanah air guna menguasai sumber daya alam (SDA) yang ada di Indonesia.

Dalam aksinya mereka menuntut agar pemerintah segera mencabut peraturan presiden nomor 20 tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing, dan peraturan presiden nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan.

Selain itu para demonstran juga meminta aparat penegak hukum agar menindak para pelaku ilegal fishing dan ilegal logging yang berkeliaran di perairan dan di daratan Maluku Utara.

Sementara itu dalam orasinya mereka mendesak aparat kepolisian segera mengadili pelaku intimidasi terhadap buruh perusahaan yang ingin membentuk organisasi serikat buruh untuk berserikat khususnya para buruh yang ada diberbagai perusahaan di Maluku Utara.

Dalam tuntutannya para aksi demo meminta pada pemerintah Maluku Utara agar memberikan jaminan kesehatan, keselamatan kerja (K3) terhadap korban yang meninggal pada PLTU di Kota Tidore Kepulauan.

Mereka juga meminta pada perusahaan agar segera menghentikan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penindasan jam kerja terhadap para buruh, terutama yang ada di PT. Antam di Haltim dan PT. Harita Group di Halsel.

Para demonstran juga meminta agara perusahaan selalu terbuka dan transparansi soal dana CSR yang dikelola oleh perusahaan di Maluku Utara.

Sementara soal perijinan, para aksi massa meminta agar 27 perusahaan segera menyelesaikan persoalan ijin usaha produksi (IUP), termasuk soal pembayaran pajak yang ada di PT. NHM untuk dilunaskan pada pemerintah daerah yaiti pemerintah provinsi Maluku Utara sejak tahun 2014 hingga sekarang.

Massa juga meminta paa pemerintah setempat agar memberdayakan tenaga kerja Indonesia dengan melakukan pendidikan khusus pada
bidang masing-masing.

"Kami menolak tenaga kerja asing di Indonesia, khususnya di Maluku Utara. Kami juga ingin naikan upah buruh dan wujudkan kesejahteraan buruh yang ada di Indonesia," tandasnya. (FARDI)

 

Berita Terkait