Selasa, 22 Mei 2018 | 11:33:16 WIB

BPK Perwakilan Malut Temukan Kerugian Dana APBN

Kamis, 3 Mei 2018 | 11:26 WIB
BPK Perwakilan Malut Temukan Kerugian Dana APBN

Ilustrasi - Kantor Badan pemeriksaan keuangan (BPK) RI perwakilan Malut. (FOTO: TAJUKTIMUR/LINDO)

TERNATE, LINDO – Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Maluku Utara (Malut) menemukan adanya kerugian daerah atas Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) seniai Rp 8.243.041.000,00 untuk pekerjaan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana tahun anggran 2009. Namun, anggaran tersebut hanya di gunakan untuk pekrjaan lain, yang seharusnya pekerjaan tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate.

Berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Tahun Anggaran 2009 tersebut di antranya, Perencanaan Teknik Pasca Bencana satu Paket 201.049.000.00. Penanganan Dermaga Pasca Bencana danTalud Penahan Ombak Mayau-Batang Dua dengan folume 300 meter dan nilai Rp 2.676.750.000. Rekonstruksi Talud Penahan Ombak Kel-Figur Dengan volume 225 meter dengan nilai Rp 1.404.132.000. Rekonstruksi Talud Penahan Ombak dan timbunan lokasi Nyare Madehe-Dufa-Dufa

Dengan volume 270 meter dan nilai  2.173.500.000. Rekonstruksi Talud Penahan Tanah kelurahan Mangga Dua Utara dan Salero Dengan volume 265 meter dan Nilai sebesar  Rp 1.018.077.000. Rekonstruksi Talud Penahan tanah Kelurahan Kalumata dengan volume 236 meter dan nilai sebesar Rp 769.533.000. Namun anggaran tersebut tidak di peruntukan semestinya.

Dikatakan BPK RI dalam LHP 2009 meyebutkan, Pemerintah Kota Ternate merealisasikan pendapatan hibah Tahun Anggaran 2009 dari pemerintah pusat senilai Rp 8.243.041.000,00. Penerimaan dan penggunaan dana tersebut diatur dalam Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Pemerintah Kota Ternate tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana tahun Anggaran 2009 Nomor: MoU.11/BNPB/XII/2009, tanggal 2 Desember 2009, yang Nomor: 12/Kota Tte/2009 ditandatangani bersama oleh Sekretaris Utama BNPB dan Walikota Ternate.

Berdasarkan naskah kesepahaman tersebut, penggunaan dana hibah telah ditentukan pemanfaatan/peruntukannya. berdasarkan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

Hasil pemeriksaan  BPK, atas rekening Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) Kota Ternate diketahui bahwa dana tersebut telah masuk ke rekening Dinas PU. nomor rekening 0601023253 pada tanggal 21 Desember 2009 senilai Rp8.243.041.000,00 dan ditransfer seluruhnya pada tanggal yang sama ke rekening Kas Daerah pada Bank BPD Maluku dengan nomor rekening 0601022001.

Penerimaan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD dan APBD-P Pemerintah Kota Ternate tahun anggran  2009, dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 belum ada realisasi fisik dan keuangan atas pekerjaan yang direncanakan dalam POK. Berdasarkan pemeriksaan atas rekening Kas Daerah, sisa saldo Kas Daerah per 31 Desember 2009 senilai Rp2.708.431.415,00 yang terdiri dari saldo rekening giro pada Bank BNI Cabang Ternate nomor rekening 0086130053 senilai Rp347.208.687,00 dan saldo rekening giro Bank BPD Maluku nomor rekening 0601022001 senilai Rp2.361.222.728,00 Kepala Bidang Kas Daerah.

Sementara DPPKAD menjelaskan bahwa, sebagian dana hibah pasca bencana telah digunakan untuk membiayai/membayar proyek/pekerjaan yang dianggarkan dalam APBD-P Kota Ternate TA 2009,dan bukan untuk membiayai pekerjaan yang disepakati dalam naskah kesepahaman tersebut, serta tidak dapat merinci/menjelaskan penggunaan dana pasca bencana tersebut.

Kegiatan/pekerjaan dana pasca bencana sesuai POK dialokasikan dalam APBD TA 2010 pada Dinas PU senilai Rp8.243.041.000,00, Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 31 Mei 2010, belum ada realisasi fisik dan keuangan atas alokasi kegiatan tersebut.

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Naskah Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) dengan Pemerintah Kota Ternate tentang Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana TA 2009 Nomor MoU.11/BNPB/XII/2009, pada tanggal 2 Desember 2009.

“Kondisi di atas disebabkan Kepala DPPKAD selaku BUD dan Kepala Dinas PU lalai dalam menggunakan dana hibah dari pemerintah pusat yang telah ditentukan penggunaannya,” ungkapnya.

Kepala DPPKAD menambahkan, kondisi keuangan pada akhir tahun anggaran 2009 mengalami defisit karena Departemen Dalam Negeri tidak menyetujui rencana peminjaman uang ke PT Bank Maluku senilai Rp20.000.000.000,00 yang telah ditetapkan pada perubahan APBD 2009.

Hal ini mengganggu likuiditas kas Pemerintah Kota Ternate, sehingga dana hibah pasca bencana yang ditransfer ke Kas Daerah pada tanggal 21 Desember 2009 digunakan unutk menutup defisit, yang nantinya kegiatan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana tahun 2009 akan dilaksanakan dan dibiayai oleh APBD 2010.

Sebagi lemba pengawasan pemerintah yakni Inpektorat kota Ternate seakan menutup mata untuk menindak lanjuti hasil temuan BPK tersebut, buktinya saat di hubungi wartawan melalui via telvon dan SMS  pihaknya tidak merespon  hingga berita ini di publikasikan. (ANTO)

 

Berita Terkait