Kamis, 19 Juli 2018 | 07:12:59 WIB

Karo Keuangan: Lambat Pembayaran Proyek Pemprov Malut Karena Belum Ada Persetujuan Dewan

Selasa, 19 Januari 2016 | 01:04 WIB
Karo Keuangan: Lambat Pembayaran Proyek Pemprov Malut Karena Belum Ada Persetujuan Dewan

Karo Keuangan pemprov Malut Ahmad Purbaya saat memberikan keterangan pada wartawan di Ternate, Maluku Utara. (FOTO: HUMAS PEMPROV MALUT/LINDO)

TERNATE, LINDO - Terkait pemberitaan yang di langsir oleh media lokal pada Senin (18/1) kemarin, menyangkut pembayaran hasil kerja perusahaan yang telah menyelesaikan sejumlah pekerjaan proyek yang ada di provinsi Maluku Utara.

Menurut Kepala Biro (Karo) Keuangan pemprov Malut Ahmad Purbaya, keterlambatan pembayaran upah kerja untuk kontraktor tersebut bukan karena di sengaja melainkan karena persoalan waktu.

"Memang saya pernah mengatakan bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 akan ada pembayaran hasil kerja bagi kontraktor yang telah menyelesaikan proyek milik pemprov Malut. Karna ada rencana rapat Badan Anggaran (Banggar) pada tanggal 9 akan tetapi rapat Banggar di undur sampai tanggal 13 dan setelah hasil sidang Banggar maka kita harus menyesuaikan dengan hasil evaluasi APBD dan itu butuh waktu hingga Jumat. Kemudian kita melakukan konsultasi ke Sekretaris Dewan untuk meminta persetujuan dari pimpinan dewan," kata Ahmad Purbaya saat di temui di kediamannya di kelurahan Tabahawa, Ternate, Senin (18/1).

Purbaya juga menambahkan pihaknya tidak akan melangkahi aturan, dan aturannya harus ada persetujuan dari pimpinan dewan (DPRD). "Kebetulan pada Jumat kemarin itu yang ada hanya pak Haris sementara tiga pimpinan lainnya tidak berada di tempat, mereka sedang lagi ke luar daerah, jadi yang jelasnya tidak bisa mencairkan pada hari senin ini," tuturnya.

Lebih lanjut Purbaya mengungkapkan saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan para pimpinan dewan, termasuk berkonsultasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) provinsi Malut.

"Tadi saya suda berkomunikasi dengan mereka dan mereka sudah bersedia untuk menandatangani tapi kita harus menunggu sampai mereka kembali dari daerah. Saya juga suda berkonsultasi dengan Sekwan untuk menindak lanjuti agar segera bisa menyelesaikan proses pembayarannya," ujar Ahmad Purbaya.

Karo Keuangan juga mengakui hingga kini pembayaran untuk gaji SKPD belum berjalan, karena belum ada persetujuan dari pimpinan dewan.

"Gaji SKPD saja hingga kini belum terbayar, apalagi  pihak lain semua belum selesai. Dan saya tidak menahan-nahan persoalan ini. Kalaupun hal ini saya lakukan untuk menahan, maka efeknya juga saya yang rugi. Semua SKPD tidak berjalan termaksud Biro Keuangan. Sementara untuk gaji yang dibayar kemarin hanya gaji wajib saja," paparnya. (FAISAL)

Berita Terkait