Jumat, 22 Juni 2018 | 16:38:27 WIB

KPK Akan Ambil Alih Kasus Waterboom di Kota Ternate

Selasa, 22 Mei 2018 | 22:21 WIB
KPK Akan Ambil Alih Kasus Waterboom di Kota Ternate

(FOTO: FAISAL/LINDO)

TERNATE, LINDO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seusai melaksanakan konfrensi pers bersama dengan Kemendagri, BPKP, LKPP dan Pemprov Maluku Utara mengatakan akan memeriksa dan menanyakan kasus Waterboom Ternate yang melibatkan Walikota Ternate Burhan Abdurrahman, Laode menegaskan akan mempertanyakan kasus ini kepada Jaksa Agung dan Kajati Malut

Kasus tindak pidana korupsi pembebasan lahan 2,4 hektar lahan waterboom di Kelurahan Kayu Merah, Kota Ternate, Maluku Utara, telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,3 miliar.

Bahkan kasus waterboom ini telah menetapkan dua tersangka Isnain Ibrahim selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate dan Ade Mustafa sebagai Kabag Pemerintahan Setda Kota Ternate, yang menjadi perhatian masyarakat adalah bunyi amar putusan tersebut yang ikut menyeret Burhan Abdurrahman saat menjabat sebagai Walikota kala itu,

Dalam logika hukum seharusnya Burhan sebagai Kepala Daerah sebagai orang yang paling bertanggung jawab terhadap tindak pidana tersebut Sekda dan Kabag Setda adalah aparatur yang ditugasi Walikota untuk program itu, berdasarkan direktori Putusan Mahkamah Agung Putusan No. 147 PK/PID.SUS/2014, begini bunyi amar putusan MA  yang beredar

Bahwa perbuatan mereka terdakwa IH Isnain Ibrahim dan terdakwa II, Ade Mustafa SIP, bersama-sama dengan Walikota Ternate H Burhan Abdulrahman, Wakil Walikota Ir. Arifin Djafar dan Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate Thamrin Alwi yang menyepakati pelaksanaan pengadaan tanah bekas HGB No. 1 Kayu Merah untuk kepentingan penempatan mesin PLN tanpa didahului adanya keputusan penetapan lokasi dari Walikota Ternate yang berlaku sebagai ijin perolehan tanah bertentangan dengan Pasal 2 Ayat (1), Pasal 5 Ayat 1, 2, 3, 4 dan 5 Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2006.

Dari amar Putusan ini banyak kejanggalan pertama jelas dalam bunyi putusan dikatakan bahwasannya ada klausul Terdakwa Isnain Ibrahim dan terdakwa dua Ade Mustafa bersama sama dengan H Burhan Abdulrahman,

Kemudian secara kronologis kasus tersebut Burhan sebagai Walikota memimpin rapat tanggal 28 Februari 2011 telah menganggarkan pengadaan tanah tersebut  pada tanggal 9 Januari padahal panitia pengadaan tanah saja belum dibentuk sebagai syarat utama dari proses pengadaan tanah sesuai dengan Perpres No 36 Tahun 2005, terlebih lagi Panitia pengadaan tanah yang dibentuk baru ditetapkan tanggal 11 Maret berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate No.80/1.1/KT/2011

Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Malut, Handoko Setiyawan, melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Malut, Apris R. sedang menelaah putusan tersebut bersama dengan Aspidsus dan Kajati Malut terkait dengan bunyi amar putusan tersebut untuk mengambil langkah selanjutnya. (FAISAL)

 

Berita Terkait