Sabtu, 23 Juni 2018 | 03:31:40 WIB

BPK Perwakilan Malut Serahkan LKPD 2017

Kamis, 24 Mei 2018 | 21:13 WIB
BPK Perwakilan Malut Serahkan LKPD 2017

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-P) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis (24/5) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. (FOTO: SUPRI/LINDO)

TERNATE, LINDO - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK-P) Perwakilan Provinsi Maluku Utara, Kamis (24/5) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017 pada Kabupaten/Kota se-Maluku Utara, di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

LHP tersebut memuat opini atas LKPD pada Pemerintah Kabupaten/Kota setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Opini merupakan pemyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu (1) kesesuaian den gan standar akuntansi, (2) kecukupan pengungkapan, (3) kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan (4) efektifitas sistem pengendalian interen.

Pada Semester I Tahun Anggaran 2018 BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah melakukan pemeriksaan atas LKPD pada 11 Pemerintah Daerah yakni atas Pemerintah Provinsi Maluku Utara, 2 Pemerintah Kota dan 8 Pemerintah Kabupaten.

Penyerahan LHP atas LKPD kepada DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Maluku Utara, Drs. Sri Haryoso Suliyanto disaksikan oleh Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa.

Auditor Keuangan Negara VI BPK, Dori Santosa, S.E., M.M dalam sambutan mengatakan  penyerahan menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten/Kota TA 2017 di wilayah Provinsi Maluku Utara menunjukkan adanya peningkatan opini.

Dari 10 pemerintah kabupaten/kota, sebanyak 7 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 3 pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemerintah daerah yang memperoleh opini WTP yakni Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat dan Kabupaten Pulau Morotai; Sedangkan pemerintah daerah dengan opini WDP yakni Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, mewajibkan setiap pej abat terkait untuk menindaklanj uti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi dalam hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak laporan diterima.

Pejabat yang tidak menindaklanj uti dapat dikenai sanksi. Upaya-upaya ini guna mewujudkan Good Governence dan Clean Goverment di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Maluku Utara. (ANTO)

Berita Terkait