Rabu, 24 Oktober 2018 | 06:08:02 WIB

PPP Tolak Draf KPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Minggu, 27 Mei 2018 | 13:00 WIB
PPP Tolak Draf KPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg

Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PPP Lena Maryana Mukti (tengah) saat lakukan diskusi di media center KPU Jakarta. (FOTO: MTVN/MI/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak draf Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkotika, dan kejahatan seksual terhadap anak maju sebagai calon legislatif (Caleg). Mereka seharusnya tetap bisa nyaleg setelah hukuman pencabutan hak politik dari pengadilan berakhir.

"Mestinya mantan narapidana itu diberi kesempatan nyaleg, setelah jeda minimal lima tahun setelah menjalani masa hukuman. Agar rakyat bisa menilai apakah yang bersangkutan layak dicalonkan atau tidak," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PPP Lena Maryana Mukti di Jakarta, Sabtu (26/5).

Lena mengatakan PKPU itu akan dibahas oleh Komisi II. Ia juga akan mengikuti sikap partai terkait aturan itu.

"Menurut saya sebaiknya memberi syarat bila eks napi koruptor boleh nyaleg," ungkap Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) itu.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai aturang larangan eks narapidana koruptor nyaleg sudah tepat. Dengan begitu, masyarakat bisa memilih anggota Dewan yang bersih dan bebas korupsi.

"Melarang mantan narapidana korupsi juga dinilai dapat memperbaiki kinerja serta citra lembaga yang selama ini dikenal korup tersebut," ujar Titi.

Titi mengaku akan terus mendukung aturan yang dibuat oleh KPU itu. Ia berharap KPU tidak goyah terhadap penolakan yang diberikan oleh DPR, Bawaslu dan pemerintah. (MTVN)

 

Berita Terkait