Minggu, 16 Desember 2018 | 22:33:11 WIB

BPK RI Akui Pemprov Malut Gunakan Anggaran Ilegal Senilai Rp 500 Miliar

Sabtu, 2 Juni 2018 | 14:26 WIB
BPK RI Akui Pemprov Malut Gunakan Anggaran Ilegal Senilai Rp 500 Miliar

Anggota IV BPK RI Perwakilan Malut, Harry Ashar Asis menyerahkan hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut) kepada pemerintah Halsel melalui Bupati Halsel Bahrain Kasuba di Ternate, Malut, Jumat (25/5). (FOTO: INDOTIMUR/LINDO)

TERNATE, LINDO - Anggaran event Widi International Fishing Tournament (Wift) Tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara (Malut), ternyata bermasalah dan jadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Malut.

Pasalnya, anggaran event itu tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Malut yang diploting dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2017, namun Pemprov tetap memaksakan menggunakan anggaran tersebut.

Hal ini diakui oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Malut, M. Natsir Thaib. “Hutang Rp 500 miliar yang jadi temuan disebabkan karena APBD-P 2017 ada event WIFT yang tidak disetujui oleh DPRD,” kata M Natsir Thaib saat dicegat wartawan.

Selain itu, kata Natsir, ada beberapa item kegiatan yang sudah mendahului perubahan APBD 2017 serta tidak bisa diperdakan. “Anggaran itu selain Wift ada juga beberapa item kegiatan yang mendahuli perubahan,” ujar Natsir.

Untuk itu, Natsir menyarankan agar pemerintah dan dewan harus duduk bersama-sama untuk membicarakan masalah ini secepatnya, sebelum tenggang waktunya 60 hari tiba.

"Waktu 60 hari sangat singkat yang diberikan oleh BPK Malut. Kita harus selesaikan masalah ini dan kita harus duduk bersama dengan DPRD guna mencari jalan keluarnya," tandasnya.

Sementara anggota IV BPK RI Perwakilan Malut, Harry Ashar Asis disaat menyerahkan LHP tahun 2017 baru-baru ini menyampaikan, jika anggaran tanpa ada persetujuan DPRD bisa masuk kategori belanja ilegal.

“Saya minta kepada Plt Gubernur agar bermusyawarah dengan DPRD untuk mencari jalan keluar," ujarnya.

Kata dia, anggaran senilai Rp 500 Miliar itu jadi temuan karena ada pelampauan anggaran. "Kami anggap sebagai pelampauan anggaran karena tidak mendapat persetujuan DPRD,” jelasnya.

Dalam hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara (Malut), mereka menemukan anggaran senilai Rp 500 Miliar yang didiuga bermasalah. Pasalnya, uang sebesar itu digunakan pada belanja di luar APBD 2017.

Harry Ashar Asis menyampaikan, Pemprov Malut mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena ada masalah berupa belanja di luar APBD 2017 sebesar Rp 500 miliar, sehingga BPK menilai ada pelampauan anggaran.

"Kami anggap sebagai pelampauan anggaran karena tidak mendapat persetujuan DPRD, maka kami berikan waktu  60 hari untuk bisa diselesaikan,” tegasnya.

Kata dia, dengan waktu 60 hari tentunya bisa ditindak lanjuti oleh eksekutif dan harus berkoordinasi dengan DPRD. “Jika belanja dipergunakan untuk kepentingan rakyat atau ada dampak positif kepada pemerintah tidak ada masalah,” terangnya.

"Kalau tanpa ada persetujuan DPRD bisa masuk kategori belanja ilegal, sehingga saya minta kepada Plt Gubernur agar bermusyawarah dengan DPRD untuk mencari jalan keluar," jelasnya.

Kata dia, jika 60 hari tidak ada  tindak lanjuti, maka  masuk wilayah hukum, dan tidak ada yang bisa intervesi. “Kalau Plt gubernur dan bawahan tidak dihiraukan, BPK akan lepas tangan," tandasnya.

Sementara itu secara terpisah, Ketua Komisi I DPRD Malut, Wahda Z Imam menyampaikan, DPRD mendengar secara langsung bahwa BPK RI sedikit jujur dengan LHP 2017, karena sebelumnya Pemprov dapat WTP tapi tahun ini WDP.

Dia mengaku, data utang yang diberikan Inspektorat kepada DPRD tidak sesuai fakta, sehingga Plt Gubernur perlu evaluasi kinerja beberapa pimpinan OPD.

"Dengan waktu yang diberikan 60 hari untuk diselesaikan, kami rasa akan terabaikan, dengan kondisi yang ada saat ini," tandas Wahda.  (ALDY/IT)

 

Berita Terkait