Selasa, 23 Oktober 2018 | 08:31:58 WIB

Kejati Malut Tangani Kasus Pinjaman Pemda Halbar Senilai Rp.159 Miliyar

Senin, 4 Juni 2018 | 02:42 WIB
Kejati Malut Tangani Kasus Pinjaman Pemda Halbar Senilai Rp.159 Miliyar

Aksi demo mahasiswa soal pinjaman Pemda Halbar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp159 Miliyar, di pusat kota Jailolo, Desa Hatebicara, Kecamatan Jailolo, Halbar. (FOTO: SUARAMU/LINDO)

TERNATE, LINDO - Kasus pinjaman Pemerintah Halmahera Barat (Halbar) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) senilai Rp159 miliyar yang di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) perlahan-lahan mulai terungkap.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Malut, Ida Bagus Nyoman melalui Kasi Penkum Kejati Malut, Apris R. Ligua saat dikonfirmasi LINDO, baru-baru ini di Ternate, Malut.

Apris menambahkan, penanganan kasus pijamanan Pemda Halbar tersebut, dalam waktu dekat tim dari intel akan melakukan pelimpahan penanganan kasus ke Pidana Khusus (Pidsus) untuk di tingdaklanjuti.

Apris juga menambahkan, sebelum dilakukan pelimpahan, saat ini tim masih menyusun laporan akhir kegiatan penyidikan kasus yang ditangani tersebut.

“Kasus itu sekarang tinggal menyusun laporan akhir saja dan dalam waktu dekat ini sudah akan menyerahkan ke Pidsus untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Bahkan penyusunan laporan yang dilakukan tersebut lanjut Apris, penyidik menghimpun keterangan hanya untuk menemukan adanya informasi awal yang mengarah pada satu peristiwa tindak pidana korupsi yang bisa merugikan keuangan negara saja.

“Dari informasi tersebut, kami sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa kasus itu diduga kuat ada adanya indikasi tindak pidana korupsi,” tegasnya.

Sementara itu disentil terkait dengan agenda pemanggilan Bupati Halbar Danny Missy dalam kasus pinjaman yang mengarah pada tindak pidana korupsi tersebut Apris mengaku, untuk proses pemanggilan Bupati pihaknya masih belum mengambil kesimpulan, pasalnya agneda pemeriksaan tersebut masih akan dilakukan penyidikan lanjutan oleh tim penyidik yang ada di Pidsus.

"Untuk teknis pemanggilan Bupati itu nanti ada di Pidsus saja,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Barat (Pemda Halbar) Syahril Abdul Rajak menegaskan untuk pinjaman yang dilakukan oleh Pemda Halbar tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang mengarah pada kepentingan percepatan pembangunan infastruktur yang terdaftar dalam paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2018 yang bersumber dari dana pinjaman sebanyak 13 item dengan total anggaran Rp.159,5 miliyar.

"Sudah sesuai dengan ketentuan yang mengarah pada kepentingan percepatan pembangunan infastruktur yang terdaftar dalam paket pekerjaan jalan dan jembatan tahun 2018," tandasnya.

Informasi yang diperoleh dana sebesar itu penggunaannya untuk pembangunan jalan dan jembatan Rathen ruas Sidangoli Jailolo, Kecamatan Jailolo Selatan dengan anggaran senilai Rp. 1.600.000.000. Pembangunan Jalan Sitru Braha-Tewe 1,5 kilo meter, dengan anggaran senilai Rp 2.000.000.000 di Kecamatan Jailolo Selatan.

Pembangunan Jalan Sirtu di Kecamatan Sahu Timur sepanjang 8 kilo meter dengan anggaran senilai Rp 2.100.000.000, Pembangunan Jalan Ruas Goin-Kedi di Loloda, dengan anggaran senilai Rp24.000.000.000. Pembangunan Jembatan Ruas Tacim – Sp Tabobol di Kecamatan Sahu, dengan anggaran senilai Rp1.325.000.000.

Pembangunan Jalan Aspal Dalam Kota Jailolo, di Kecamatan Jailolo sepanjang 7 kilo meter dengan anggaran senilai Rp 14.000.000.000. Pembangunan Jalan Aspal ruas Sp. Rioribati- Toniku 3 kilo meter di Kecamatan Jailolo Selatan dengan nilai anggaran senilai sebesar Rp 5.000.000.000.

Pembangunan peningkatan jalan Sirtu di Kecamatan Jailolo sepanjang 4 kilo meter dengan nilai anggaran sebesar Rp.1.675.000.000, Pembangunan peningkatan jalan tanah ke aspal dalam Kota Ibu Selatan di Kecamatan Ibu Selatan (tersebar) dengan anggaran senilai Rp.6.000.000.000. Pembangunan peningkatan jalan tanah ke aspal II segmen ruas Tacim Sp. Tabobol, di Kecamatan Sahu 16,5 kilo meter dengan jumlah anggaran senilai Rp.39.000.000.000, dan pembangunan peningkatan jalan tanah ke aspal ruas. (FAISAL)

 

Berita Terkait