Jumat, 22 Juni 2018 | 16:39:04 WIB

SEKDES DESA LOLEO SECARA SENGAJA CAIRKAN DANA PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Minggu, 10 Juni 2018 | 22:44 WIB
SEKDES DESA LOLEO SECARA SENGAJA CAIRKAN DANA PROGRAM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT

Foto Faisal Lindo

HALTENG LINDO - Program Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) kini dananya sudah dicairkan oleh Bendahara Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Loleo saudara Bahri Ahmad yang juga menjabat sebagai  Sekretaris Desa Loleo.

Hal ini disampaikan Jhoni Suaib kepada media ini Sabtu, (9/6/2018) di Aula Kantor Bupati pada saat acara pelantikan puluhan anggota KPPS oleh Ketua KPU halmahera tengah.

Jhoni Suaib sebagai warga Desa Loleo ini juga mengaku sebagai bendahara pada Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pemasangan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) ini  menilai anggaran sebanyak Rp.500 juta. Sementara Sekretaris Desa Loleo yang meangkap sebagai bendahara di KSM  sengaja pembangunan MCK yang senilai  Rp.300 juta. "Sementara Dana KSM sudah di  cairkan semuanya, tetapi Kepala Desa Loleo Alimasri Latenda mengintervensi didalam pekerjaan tersebut sehingga membuat saya secara pribadi dan masyarakat menjadi binggung karena kami paham bahwa pekerjaan tersebut tidak di bolehkan ada campur tangan dari pihak pemerinta desa " ucapnya.

Jhoni juga meminta kepada awak media agar tidak lagi mempublikasi  persoalan ini dan jangan membawa nama ayahnya yakni Suaib Lasuke," pintahnya melalui via pesan singkat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun media ini Minggu, (10/6/2018) sore tadi dari masyarakat Desa Loleo melalui via telpon bahwa untuk KSM yang ditangani Suaib Lasuke (Ketua KSM) MCK dan bendahara Bahri Ahmad sudah tahap pekerjaan. Sementara pembangunan IPAL yang ditangani saudara Jhoni Suaib masih tarik menarik soal lokasi sehingga sampai saat ini belum pada tahap pekerjaan. Tegasnya

Sumber yang meminta jati dirinya tidak di publikasi  menambahkan bahwa lokasi IPAL direncanakan dipindahkan ke Desa Angkasa Pura dengan alasan di Desa Loleo satu meter saja sudah dapat air, sementara untuk penampung air limbah harus kering," jelas sumber pada Minggu kemarin via telpon.dan menurutnya ini bisa menjadi temuan.

Lanjut. sumber proyek pembangunan yang menggunakan dana swakelola tidak boleh ada campur tangan Pemerintah Desa didalamnya. Kalau ada maka nanti akan berurusan dengan penegak hukum. Karena menurutnya, penggunaan dana yang dilakukan secara swakelola tersebut akan mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan di pedesaan oleh karena warga desa bisa mendapat upah dari pekerjaan secara swakelola.

"Kalau Pemerintah Desa dalam hal ini Sekretaris Desa dan Kepala Desa sudah intervensi didalam kelompok KSM  ini apakah tidak malu kepada masyarakat sementara kalian (Pemerintah Desa) sudah mengelola anggaran ADD dan DD yang berjumlah miliyaran rupiah.tegasnya

Secara Terpisah Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemkab Halmahera tengah Ir Muhammad Rizal ketika dikonfirmasi terkait dengan keterlibatan Pemerintah Desa dalam program tersebut mengaku bahwa dirinya tidak tau soal dua unit KSM di Desa Loleo itu dikelola oleh Pemerintah Desa, Risal pun berharap agar jangan ada kaitan dengan pemerintah desa karna kegiatan tersebut sudah jelas tidak bisa di kelola oleh pemerintah desa.tegasnya. (Faisal/ode)

Berita Terkait