Kamis, 22 November 2018 | 03:36:29 WIB

Pemda Halbar Bantah Soal NIK yang Digunakan Warga Enam Desa Bermasalah

Jum'at, 20 Juli 2018 | 16:00 WIB
Pemda Halbar Bantah Soal NIK yang Digunakan Warga Enam Desa Bermasalah

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara. (FOTO: ALDY/LINDO)

HALBAR, LINDO - Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat Andi R. Pilly mengatakan proses pembuatan eKTP di masyarakat enam desa di Kecamatan Jailolo Timur tetap melakukan pelayanan sesauai kebutuhan warga di desa tersebut.

"Kami tetap melakukan pelayanan di enam desa sesaui kebutuhan warga yang ada disana, walaupun saat ini status enam desa belum selesai namun kami berupaya membenahi administrasi soal pemberkasan eKTP milik warga disana," kata  Andi R. Pilly saat ditemui diruang kerjanya di Halbar, Malut, Kamis (18/7).

Lebih lanjut Andi menegaskan untuk persiapan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019 nanti, pihaknya tetap berupaya menyelesaikan proses pembuatan eKTP untuk warga di enam desa tersebut.

"Untuk antisipasi soal warga dalam pemilihan nanti, kami tetap berupaya agar masyarakat enam desa disana tetap ikut melakukan pemilihan dalam pemilu 2019 nanti," tegasnya.

Sementara proses nomor eKTP yang dituduhkan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) soal nomor induk kependudukan (NIK) yang digunakan oleh warga enam desa adalah miliknya.

Dalam kesempatan itu Kadis Kependudukan membantah ihwal NIK tersebut. Dia lebih banyak mengacu pada data base yang dimilki oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Halbar.

"Kalau soal tuduhan mereka (Pemerintah Halut) terkait dengan NIK, kami selalu berpatokan pada data base yang ada. Biarlah mereka menuduh, namum kami selalu perpedoman pada data base yang kami miliki," ujarnya.

Sementara itu, Camat Jailolo Timur Yudi membantah adanya penyalahgunaan menggunakan nomor induk kependudukan yang dimiliki oleh warga enam desa di kecamatan Jailolo Timur.

"Kami tidak sembarangan cetak NIK dalam eKTP menggunakan nomor wilayah lain. Kalau kami salah gunakan NIK tersebut maka dipastikan warga kami semua ilegal dan hal itu tidak benar," tandasnya.

Camat memastikan bahwa NIK yang dikeluarkan oleh pemerintah Halbar adalah yang tercantum dalam data base yang dimonitor oleh Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

"Tidak ada yang kami salahgunakan, semua itu benar dan warga yang mendaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halbar benar-benar adalah yang tercantum dalam data base di milik Kabupaten Halbar," paparnya.

Dalam kesempatan itu, camat meminta pada pemerintah Halut agar lebih mengutamakan sistem pelayanan masyarakat, bukan berpolimik lalu membabgun citra negatif.

"Saran saya jangan terlalu berpolimik saja, namum utamakan pada sistem pelayanan pada masyarakat enam desa," tandasnya. (ALDY)

 

Berita Terkait