Rabu, 24 Oktober 2018 | 04:08:47 WIB

TLJ Bantah Pemberitaan Soal Tuntutan Demo di Kantor Gubernur Malut

Kamis, 2 Agustus 2018 | 15:16 WIB
TLJ Bantah Pemberitaan Soal Tuntutan Demo di Kantor Gubernur Malut

Massa aksi sedang berdialog dengan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba di halaman kantor gubernur Malut di Kota Sofifi, Jumat (29/7). (FOTO: IST/LINDO)

TERNATE, LINDO - Direktur Utama PT Terrarex Lumina Jaya (TLJ) Frans Nongka membantah Informasi tentang pemberitaan media massa tentang ijin perusahaan yang beroperasi di Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, menggunakan ijin yang sudah kadaluarsa.

"Tidak seperti diberitakan dalam media massa, dan itu tidak selaras degan kenyataan. PT Terrarex Lumina Jaya (TLJ) adalah perusahan 100% nasional yang memiliki ijin yang berlaku dan bukan Ijin kadulwarsa seperti disebarkan oleh beberapa media lokal dan media massa nasional," kata Frans dalam rilisnya yang ditrima oleh LINDO di Ternate, Rabu (1/8).

Menurut dia, ijin yang diperoleh PT TLJ telah diproses melalui prosedur yang dipersyaratkan antara lain melakukan Amdal dan membayar segenap biaya dead-rent wilayah (sejenis kewajiban pajak tahunan atas hak pakai) baik yang berjalan maupun yang tertunggak.

"Kajian Amdal telah dilakukan oleh Konsultan dan Tenaga Ahli yang berkompeten, dan dijalankan menurut ketentuan yang berlaku," tandasnya.

Begitu juga degan soal sosialisasi, Frans mengaku sejak awal TLJ pada tahun 2010 telah melakukan sosialisasi secara langsung ke kades-kades dan tokoh masyarakat dan pada Tahun 2013 secara formal dihadapan para kades dan tokoh masyarakat.

"Kami juga pada saat kajian Amdal Tahun 2017 dan 2018 sosialisasi telah dilakukan sebanyak 2 kali secara formal dihadapan kades-kades dan tokoh warga dari wilayah terkait," ujarnya.

Sementara kehadiran TLJ juga telah membawa dampak yang positif dalam rupa penyerapan tenaga kerja setempat yang cukup besar, dan yang dari waktu ke waktu dapat meningkat.

"Keadilan penggunaan tenaga kerja juga telah diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan prioritas proporsi lebih besar kepada warga desa yang paling dekat dengan lokasi kegiatan, sedangkan pengaturannya dikoordinasi melalui Kepala Desa terkait," ungkapnya.

Frans mengakui sesuai dengan rancangan pengembangan yang telah dimulai dari Selatan dan akan lanjut ke Utara maka desa-desa lain juga pada gilirannya akan mendapat prioritas proporsi lebih besar lagi.

"Pada waktunya sesuai dengan rancangan pengembangan yang telah dimulai dari Selatan dan akan lanjut ke Utara maka desa-desa lain juga akan mendapat gilirannya. Mereka akan mendapat prioritas proporsi lebih besar lagi," tuturnya.

Frans juga menguraikan bahwa perusahaan TLJ juga berwawasan filosofis bahwa hak pemanfaat pertama atas potensi tambang setempat adalah warga yang berdiam terdekat dengan lokasi potensi, sehingga tidak mungkin Perusahaan mengabaikan kepentingan warga setempat.

"Kami punya perusahaan sangat berwawasan filosofis bahwa hak pemanfaat pertama atas potensi tambang setempat adalah warga yang berdiam terdekat dengan lokasi potensi, sehingga tidak mungkin Perusahaan mengabaikan kepentingan warga setempat," urainya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Anti Tambang (ANTAM) mendesak Gubernur KH. Abdul Gani Kasuba untuk mengusir salah satu perusahaan tambang yang beroperasi di Halmahera Utara (Halut) yakni PT. Terarrex Lumina Jaya, massa menyampaikan aspirasi di depan kantor Gubernur Malut, di Sofifi, Senin (29/7). (ALDY)

 

Berita Terkait