Minggu, 19 Agustus 2018 | 07:18:07 WIB

Diskumau Beri Pencerahan PP Pengamanan Wilayah Udara Di Makohanudnas

Rabu, 8 Agustus 2018 | 22:26 WIB
Diskumau Beri Pencerahan PP Pengamanan Wilayah Udara Di Makohanudnas

(FOTO : PENKOHANUNAS/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional (Kaskohanudnas) Marsma TNI Arief Mustofa, MM., mewakili Panglima Kohanudnas (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E, membuka Sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara (Pamwilud) Republik Indonesia (RI) bagi perwira Kohanudnas dan Kosekhanudnas I, di ruang Roesmin Nuryadin, Kohanudnas, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (8/8).  Sosialisasi diberikan perwira Staf Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskumau) didampingi perwira Hukum dari Markas Kohanudnas.      

Marsma TNI Arief Mustofa mengatakan, sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), pada pasal 10 poin B, disebutkan tugas TNI AU (Angkatan Udara) adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan Hukum Nasional dan Hukum Internasional yang telah diratifikasi.

“Guna pelaksanaannya TNI AU melimpahkannya kepada Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan satuan jajarannya, yaitu 4 Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) yaitu Kosekhanudnas I sampai IV dan 20 Satuan Radar (Satrad) sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Pertahanan Udara (Hanud) dalam memonitor pergerakan pesawat udara di wilayah udara masing-masing,” papar Kaskohanudnas.

Selama ini lanjutnya, tugas pengamanan wilayah udara yang dilaksanakan Kohanudnas, termasuk penanganan pelanggaran wilayah nasional oleh pesawat asing hanya berdasarkan pada Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara (Protap Opshanud) dan Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) yang berlaku di internal TNI saja.

Oleh karena itu menurutnya, dengan disahkannya PP No 4 Tahun 2018 tentang pengamanan wilayah udara pada 13 Februari 2018 lalu, merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Kohanudnas khususnya dan TNI AU pada umumnya, karena Kohanudnas telah punya payung hukum yang kuat. PP Pengamanan Wilayah Udara sendiri merupakan tindak lanjut UU Nomor 1/2009 tentang Penerbangan.  

Sementara itu, Kepala Dinas Hukum Angkatan Udara (Kadiskumau) Marsma TNI S. Damanik dalam sambutannya yang dibacakan Kasubdiskumdirga Kolonel Pnb Supri Abu menyampaikan, wilayah udara dan ruang angkasa sangat penting sebagai wahana kedaulatan maupun wahana kepentingan nasional.

“Setiap negara mempunyai wilayah udara nasional, untuk membina potensi dirgantaranya. Guna pengawakannya diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami berbagai aturan hukum udara, sehingga nantinya mampu mensosialisasikan kepada masyarakat luas, sekaligus bisa mencegah terjadinya penyimpangan,” terangnya.  

Materi pencerahan dalam acara tersebut, meliputi dua sesi, pertama Kepala Hukum Kohanudnas Kolonel Sus Yuwono Agung berjudul “Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2018 tentang Pengamanan Wilayah Udara pad Bab I-II”, yang menjelaskan latar belakang PP tersebut juga beberapa pengertian pokok, wujud pengamanan wilayah udara, kerjasama militer dan sipil serta pengaturan ruang udara nasional.

Pemateri kedua yaitu Kolonel Pnb Supri Abu membahas Bab III sampai Bab V, meliputi pelanggaran wilayah kedaulatan, pelaksanaan tindakan terhadap pesawat udara dan personel pesawat udara serta tata cara dan prosedur pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh pesawat udara negara.

Dijelaskan juga mengenai perbandingan dengan negara Australia, Amerika dan Cina dalam hal menegakkan kedaulatan hukum udara serta hukuman bagi para pelanggarnya. Usai paparan dilaksanakan tanya jawab, saran dan komentar dari para peserta. (ARMAN R)

Berita Terkait