Kamis, 22 November 2018 | 01:30:52 WIB

TLJ Siap Ganti Rugi Lahan, Tim Mediasi Adakan Pendataan Tanah Milik Warga

Selasa, 4 September 2018 | 19:16 WIB
TLJ Siap Ganti Rugi Lahan, Tim Mediasi Adakan Pendataan Tanah Milik Warga

Sejumlah karyawan dari PT Terrarex Lumina Jaya sedang melakukan aktifitas pertambangan emas di Desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. (FOTO: KARDI/LINDO)

HALBAR, LINDO - Tim mediasi yang dibentuk oleh perusahaan PT. Terrarex Lumina Jaya (TLJ) untuk melakukan pendataan lokasi yang saat ini terkena ekspolorasi tambang emas oleh TLJ di desa Akelamokao, Kecamatan Jailolo Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Sekretaris Tim Mediator Sukri Din saat dikonfirmasi Lindo, Senin (3/9) kemarin, mengakui timnya saat ini sudah mulai bekerja untuk mendata lokasi lahan yang ada di desa tersebut.

"Kami sudah mulai bekerja dan saat ini kami sedang mendata lahan warga yang terkena ekpolorasi tambang emas di desa Akelamokao," kata Sukri saat berbincang dengan Lindo, Senin (3/9) kemarin.

Lebih lanjut Sukri menegaskan pihaknya saat ini sedang berkonsentarasi soal lahan warga yang masih kena pembongkaran saja. Karena menurutnya, sebagian warga hanya ingin bahwa perusahaan TLJ harus benar-benar segera menyelesaikan atau pembayaran lahan mereka yang sudah diekspolorasi oleh TLJ.

"Sebenarnya semua lahan milik warga yang kami data, namun permintaan perusahaan maka kami harus utamakan lahan warga yang terutama sudah di garap oleh perushaan TLJ," tandasnya.

Dia mengakui selama dalam proses pendataan pihaknya tidak mendapat kesulitan baik itu dihadapan warga maupun di lokasi lahan.

"Tidak ada kesulitan apapun dari tim kami, semua berjalan sesuai rencana. Muda-mudahan lancar dan cepat selesai yah," tutur Sukri.

Sementara itu, proses negosiasi harga lahan milik warga setempat sejauh ini belum dilakukan, karena tim mediasi masih bekerja untuk mendata lahan warga.

Sedangkan nilai harga tanah yang akan dibayar oleh perusahaan masih mengacu pada dokumen amdal, yaitu sesuai dengan nilai jual objek pajak (NJOP) yang berlaku di pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Sedangkan NJOP yang dikeluarkan oleh Pemda Halmahera Barat tidak sama dengan NJOP yang dikeluarkan oleh Pemda Halamahera Utara, yaitu kisaran Rp.23000 per meter dan Rp. 25000 per meter yang diterapkan oleh Pemda Halmahera Utara.

"Apakah harga itu nanti diterapkan oleh perusahaan atau menggunakan nilai harga lain yang berlaku di masyarakat, kita lihat nanti," papar Sukri.  (ALDY)

Berita Terkait