Sabtu, 22 September 2018 | 14:43:16 WIB

DPP GMNI Minta Kapolri Segera Tindak Tegas Oknum Penembakan Masyarakat Nelayan

Rabu, 12 September 2018 | 11:03 WIB
DPP GMNI Minta Kapolri Segera Tindak Tegas Oknum Penembakan Masyarakat Nelayan

Logo GMNI.(FOTO : OKEZONE.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) meminta Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk segera menindak tegas oknum penembakan masyarakat nelayan.

“DPP GMNI juga meminta kepada Presiden  Republik Indonesia (RI) agar Mendorong kepada Menteri Susi Pudjiastuti selaku Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk merealisasikan Visi/Misi Presiden di Sektor Kelautan dan Perikanan sebagai mana yang telah tertuang dalam Butiran Nawa Cita Presiden RI dan telah dijabarkan pula dalam program unggulan KKP yakni asas kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan,” kata Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan DPP GMNI Alimun Nasrun, dalam press rilis yang diterima Lindo, di Jakarta, Minggu (11/9).

Sebagaimana diketahui, Pada Minggu (9/9) sekitar pukul 22.00, masyarakat dihebohkan dengan tiga nelayan kerang asal Tanjung Balai, Provinsi Riau ditembak orang tak dikenal, di Perairan Dumai.

Informasi dihimpun kejadian berawal saat kapal tank kerang beroperasi mencari buah laut itu di wilayah Perairan Dumai pada malam hari.  Tiba-tiba dari arah kegelapan muncul satu unit kapal kayu mombrondong tembakan ke arah kapal kerang dengan 20 letusan tembakan dan seketika Manggor roboh bersama dua temannya, sementara kapal yang belum diketahui nama dan jenisnya itu kabur di tengah kegelapan.

“Kami atas nama DPP GMNI turut berduka cita atas meninggalanya salah satu nelayan, Manggor, 40, warga Teluknibung, Kota Tanjungbalai tewas tertembak dan dua orang lagi kritis belum diketahui identitasnya. Korban meninggal saat ini dalam perjalanan menuju Kota Tanjung Balai menggunakan kapal nelayan,” ujar Alimun Nasrun.

Alimun menjelaskan, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 dan UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan, setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan Rakyat dan berpihak kepada Rakyat. (ARMAN R)

Berita Terkait