Sabtu, 17 November 2018 | 07:47:26 WIB

Kaskohanudnas Jadi Pemakalah Seminar Pengelolaan Wilayah Udara Nasional

Kamis, 13 September 2018 | 22:51 WIB
Kaskohanudnas Jadi Pemakalah Seminar Pengelolaan Wilayah Udara Nasional

(FOTO: PENKOHANUDNAS/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Staf Komando Pertahanan Udara Nasional (Kaskohanudnas) Marsma TNI Arif Mustofa mewakili Panglima Kohanudnas (Pangkohanudnas) Marsda TNI Imran Baidirus, S.E menjadi salah satu pemakalah pada seminar mengenai Pengelolaan Wilayah Udara Nasional, yang digelar Dinas Hukum TNI Angkatan Udara (Diskumau), di Gedung Persada, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (13/9).

Seminar dibuka secara resmi oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., yang dilanjutkan pemberian cinderamata kepada para pemakalah oleh Kasau.

Kaskohanudnas Marsma TNI Arif Mustofa merupakan pemakalah keempat setelah paparan dari Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim, Prof. Dr Makarim Wibisono dan Prof Atiq Latipulhayat, S.H.LL.M., Ph.D. Bertindak selaku moderator Kolonel Pnb Dr Supri Abu, S.H., Kepala Sub Dinas Hukum Dirgantara, Diskumau.  Kaskohanudnas membawakan makalah berjudul “Operasi Pertahanan Udara (Hanud) dalam rangka Pengendalian dan Penegakan Hukum Wilayah Udara Nasional”.

Dalam paparannya, Marsma TNI Arif Mustofa menjelaskan sesuai Konvensi Chicaho 1944, Indonesia memiliki wilayah udara yang berdaulat dan utuh serta penuh. Hal ini berarti Indonesia berhak mengatur dan mengelola ruang udaranya tanpa intervensi dari negara lain dan tidak ada satupun pesawat asing yang melintasi tanpa perizinan sebelumnya. Sehingga setiap pesawat asing yang melintas di wilayah udara Indonesia harus memiliki izin melintas.

“Kohanudnas merupakan pelaksana tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dalam penegakan hukum di wilayah udara nasional melalui pendeteksian pesawat yang melintas menggunakan Radar yang diteruskan ke Pos Sektor Hanudnas hingga ke Popunas di Kohanudnas.  Apabila ada pesawat ilegal masuk wilayah udara nasional, maka dilaksanakan prosedur meliputi identifikasi, pembayangan, pengusiran, penurunan paksa oleh pesawat tempur sergap. Guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas Hanud, Kohanudnas didukung oleh unsur-unsur Hanud seperti Rudal, Arhanud, KRI, unsur Lanud dan lainnya,” terang Marsma TNI Arif Mustofa.

Menurutnya, ancaman yang datang dari udara, antara lain berupa wahana berawak maupun tidak berawak, pesawat udara yang melanggar ketentuan ADIZ, pesawat udara yang melanggar ketentuan penerbangan di wilayah udara nasional, pesawat udara melanggar ketentuan ALKI dan pesawat udara yang melanggar daerah terbatas dan terlarang.  

“Ada tiga kepentingan pokok dalam pengelolaan wilayah udara, yaitu pertahanan wilayah udara nasional, keselamatan penerbangan dan ekonomi.  Instansi pemerintah yang berkepentingan dalam urusan pertahanan wilayah udara nasional adalah TNI AU, sedangkan aspek keselamatan terbang adalah Airnav Indonesia serta aspek ekonomi adalah Kementerian Perhubungan. Untuk itu, ketiganya harus saling bersinergi,” papar Kaskohanudnas. 

Ia menambahkan, sehubungan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 tahun 2018 tentang Pamwilud, Konsep yang diusulkan adalah pengenaan sanksi pidana bagi pelanggar di wilayah udara nasional, penetapan TNI AU sebagai penyidik pelanggar wilayah udara nasional serta perlunya peraturan pelaksanaan dari PP Pamwilud tersebut secara rinci. (ARMAN R)

Berita Terkait