Sabtu, 20 Oktober 2018 | 20:26:03 WIB

KPK Periksa Zulkifli Hasan Terkait Suap di Pemkab Lampung Selatan

Rabu, 19 September 2018 | 23:36 WIB
KPK Periksa Zulkifli Hasan Terkait Suap di Pemkab Lampung Selatan

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan (kanan) tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (18/9/2018). Zulkifli diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan dalam penyidikan kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018.

Zulkifli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadhan (GR) dari pihak swasta atau CV 9 Naga. Ketua Umum PAN itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pembina Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI).

"Hari ini, dijadwalkan pemeriksaan terhadap Zulkifli Hasan, Wakil Ketua Majelis Pembina PERTI sebagai saksi untuk tersangka GR terkait kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta.

Selain Gilang, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yaitu Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan (ZH), anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho (ABN), dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan Anjar Asmara (AA).

Zulkifli yang juga kakak kandung dari tersangka Zainudin itu sudah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Sebelumnya pada Rabu (12/9), KPK juga telah memeriksa Ketua Umum Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI) Basri Bermanda dan Sekjen PERTI Pasni Rusli sebagai saksi untuk tersangka Gilang Ramadhan.

"Penyidik memanggil keduanya untuk menjelaskan kegiatan rakernas tarbiyah (PERTI) di Lampung. Keduanya diketahui sebagai pihak yang mengirimkan surat kepada Bupati Lampung Selatan terkait permohonan tempat rakernas," kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/9).

Dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus itu, tim KPK mengamankan Rp200 juta dari tangan Agus Bhakti Nugroho yang diduga suap terkait "fee" proyek di dalam tas kain merah dalam pecahan Rp100 ribu.

Selain itu, di rumah Anjar Asmara, tim juga mengamankan sejumlah uang sebesar Rp399 juta dari sebuah lemari dalam pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu dan uang tersebut adalah uang yang terkait dengan "fee" proyek-proyek dari rekanan-rekanan yang lain.

Sebagai pihak yang diduga pemberi, yaitu Gilang Ramadhan. Sedangkan diduga sebagai penerima, yaitu Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara.

Diduga pemberian uang dari Gilang Ramadhan kepada Zainudin Hasan terkait "fee" proyek sebesar 10-17 persen di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan.

Diduga, Zainudin Hasan mengarahkan semua pengadaan proyek pada Dinas PUPR Lampung Selatan harus melalui Agus Bhakti Nugroho.

Kemudian Zainudin Hasan meminta Anjar Asmara untuk berkoordinasi dengan Agus Bhakti Nugroho terkait "fee" proyek. Anjar Asmara kemudian diminta untuk mengumpulkan "fee" proyek tersebut sebagai dana operasional atau dana taktis Dinas PUPR.

Dana taktis tersebut diduga penggunaannya sebagian besar untuk keperluan Zainudin Hasan.

Dengan pengaturan lelang oleh Agus Bhakti Nugroho, pada 2018 Gilang Ramadhan mendapat 15 proyek dengan total nilai Rp20 miliar.

Gilang Ramadhan mengikuti proyek di Lampung Selatan dengan meminjam banyak nama perusahaan yang tidak semua miliknya.

Sebagai pihak yang diduga pemberi Gilang Ramadhan disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Sedangkan sebagai pihak yang diduga penerima Zainudin Hasan, Agus Bhakti Nugroho, dan Anjar Asmara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (ANT)

 

Berita Terkait