Rabu, 21 November 2018 | 19:28:51 WIB

Danrem Babullah Tekankan Netralitas Prajurit di PSU dan Pilpres

Senin, 1 Oktober 2018 | 13:33 WIB
Danrem Babullah Tekankan Netralitas Prajurit di PSU dan Pilpres

Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto saat menjawan pertanyaan wartawan di Ternate, Maluku Utara, Senin (1/10). (FOTO: ALDY/LINDO)

TERNATE, LINDO - Danrem 152/Babullah Kolonel Inf Endro Satoto menjamin pada seluruh prajurit TNI yang ada di Maluku Utara (Malut) tetap netral dalam momentum pilkada ulang di tiga kecamatan dan pileg/pilpres 2019.

“Saya menekankan kepada seluruh prajurit jajaran Korem 152/Babullah untuk tetap memegang teguh netralitas TNI dalam Pemilukada ulang dan pemilu legislatif serta pemilu presiden 2019 nanti,” kata Danrem usai acara silaturahmi antara Pengurus Veteran RI dan Insan Pers di Markas Korem Babullah, Ternate, Maluku Utara, Senin (1/10).

Danrem menegaskan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dimana disitu jelas disebutkan bahwa TNI tidak bisa berpolitik praktis.

"Oleh karena itu, hal ini sudah menjadi suatu prinsip yang harus dipegang teguh oleh setiap prajurit," tegasnya.

Danrem menekankan agar seluruh prajurit tidak melibatkan diri menjadi pendukung atau tim sukses salah satu Paslon, menjadi penyelenggara atau bahkan memanfaatkan fasilitas TNI untuk dipergunakan dalam kampanye.

"Sekali lagi saya ingatkan jangan melibatkan diri menjadi pendukung atau tim sukses salah satu Paslon, jangan sengaja menjadi penyelenggara atau bahkan memanfaatkan fasilitas TNI untuk dipergunakan dalam kampanye nanti," tuturnya.

Dia menambahkan dirinya tidak akan segan-segan menindak tegas jika terbukti ditemukan adanya oknum-oknum prajurit yang mencoba melanggar aturan tersebut.

"Saya minta kepada seluruh pihak agar jangan menggiring, mendorong maupun menciptakan opini tentang Institusi TNI, seolah-olah kita mendukung salah satu pasangan calon, dan hal tersebut sangat tidak dibenarkan," ujarnya.

Lebih lanjut Danrem menyampaikan perihal pengamanan Pemilihan Suara Ulang Pilkada di tiga Kabutaen sendiri, pada prinsipnya TNI senantiasa memback up Kepolisian Daerah Maluku Utara.

"Kami siap digerakkan kapan saja, ketika dibutuhkan yang tentunya dengan mempedomani aturan perbantuan TNI kepada Polri sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku," paparnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, secara resmi mengeluarkan tahapan, program dan jadwal untuk menindak lanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan perintah dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), di enam desa dan dua kecamatan pada Pilgub Maluku Utara.

Penetapan akan tahapan, program dan jadwal tersebut disampikan lewat Keputusan KPU Provinsi Maluku Utara yang ditandatangani Syahrani Somadoya, Nomor 53/PL-03.6-Kpt/82/Prov/IX/Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018.

Dalam keputusan itu disampaikan, bahwa kegiatan pemungutan dan penghitungan suara ulang dilaksanakan pada 17 Oktober 2018.  (ALDY)

 

Berita Terkait