Selasa, 21 Mei 2019 | 02:03:59 WIB

Dirjen Binapenta Dan PKK : Tidak Benar Kemnaker Mengundang 14 P3MI

Minggu, 21 Oktober 2018 | 16:22 WIB
Dirjen Binapenta Dan PKK : Tidak Benar Kemnaker Mengundang 14 P3MI

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli A Hasoloan. (FOTO : POSKOTANEWS.COM/LINDO)

JAKARTA, LINDO – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah keras telah mengundang 14 Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) pada acara Penandatanganan kesepakatan Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel) Pekerja Migran Indonesia (PMI) di kantor Kemnaker, Jakarta,, pada Kamis 11 Oktober 2018 yang lalu.

"Dalam acara seremonial ini, Kemnaker hanya mengundang Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), instansi pemerintah terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin).  Kami tidak mengundang pihak swasta yaitu P3MI dan asosiasi yang berkaitan dengan P3MI, apalagi mengundang 14 P3MI, tidak benar itu," kata Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Dirjen Binapenta dan PKK) Kemnaker Maruli A Hasoloan kepada Lindo, di Jakarta, Jumat, (19/10).

Pernyataan Maruli tersebut untuk menjawab isyu adanya 14 P3MI yang diduga diundang dalam dalam acara tersebut, sebagaimana yang berkembang isyu tersebut di kalangan P3MI.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia dan Saudi Arabia (SA) telah menyepakati kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (one channel) PMI. Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) M Hanif Dhakiri dengan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi.

"Bagaimana mungkin kami mengundang 14 P3MI, kami saja belum menentukan P3MI untuk ikut dalam Sistem Penempatan Satu Kanal atau one channel PMI ini," ungkap Maruli.

Langkah Kemnaker pasca kesepakatan kerjasama bilateral Sistem Penempatan Satu Kanal (One Channel) PMI tersebut lanjutnya, adalah membuat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) yang mengatur Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) PMI tersebut.

Setelah itu kata Maruli, Kemnaker bersama dengan BNPTKI, Atase Ketenagakerjaan dan pihak terkait, menseleksi P3MI yang bisa ikut dalam sistem penempatan ini.

“Kami akan menseleksi apakah P3MI pernah diberikan sanksi apa tidak dan syarat lainnya yang harus dipenuhi sebagai P3MI. Kami segera akan menseleksi P3MI yang bisa mengikuti program ini,” ujarnya.

Namun tambah Maruli, karena program ini ada masa percobaan selama enam bulan, maka pihaknya membatasi P3MI yang ikut program ini dan setelah lewat masa percobaan akan ditambah lagi jumlah P3MI nya. (ARMAN R)

 

 

Berita Terkait