Kamis, 22 November 2018 | 01:33:27 WIB

Wapres: Pembatalan Kenaikkan Cukai Rokok tak Pengaruhi JKN

Selasa, 6 November 2018 | 19:50 WIB
Wapres: Pembatalan Kenaikkan Cukai Rokok tak Pengaruhi JKN

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11/2018). (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembatalan kenaikan cukai rokok tidak akan berpengaruh pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), karena program kesehatan tersebut bergantung pada anggaran pemerintah secara keseluruhan.

"Program kesehatan tidak tergantung (pada) harga cukai rokok, (tetapi) tergantung kepada anggaran Pemerintah secara keseluruhan; dan kesehatan itu kita biayai lima persen dari APBN," kata Wapres Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/11).

Terkait penggunaan cukai rokok untuk membantu mengatasi defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Wapres Kalla mengatakan pembatalan kenaikan tersebut tidak berpengaruh banyak.

"Sebenarnya sama saja, karena cukai rokok masuk ke pendapatan pemerintah baru diberikan ke BPJS (Kesehatan); bukan dari pajak rokok langsung ke BPJS, tidak," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan pembatalan rencana kenaikan cukai rokok dapat berdampak buruk terhadap program JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.

"Pembatalan itu akan mengakibatkan kinerja BPJS Kesehatan akan semakin bleeding dari sisi finansial," kata Tulus.

Menurut Tulus, data menunjukkan konsumsi rokok di tengah masyarakat lebih dari 35 persen total populasi menjadi salah satu pemicu utama berbagai penyakit katastropik.

Pembatalan kenaikan cukai rokok itu suatu hal yang ironi dan paradoks karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 mengamanatkan kenaikan cukai rokok hingga 57 persen.

Rapat Kabinet pada Jumat (2/11) memutuskan tidak ada kenaikan cukai rokok pada 2019 sekaligus menunda penyederhanaan tarif cukai tembakau seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. (ANT)

 

Berita Terkait