Minggu, 16 Desember 2018 | 20:08:20 WIB

Sekber Pers Nilai Pemilihan Anggota Dewan Pers Cacat Hukum

Rabu, 14 November 2018 | 16:58 WIB
Sekber Pers Nilai Pemilihan Anggota Dewan Pers Cacat Hukum

Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia menggelar konferensi pers terkait kontroversi nama-nam anggota Dewan Pers, di Jakarta, Rabu (14/11). (FOTO: IMC/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Sekretariat Bersama (Sekber) Pers Indonesia pada Rabu (14/11) siang menggelar konferensi pers terkait kontroversi nama-nama anggota Dewan Pers yang di ajukan ke Presiden Jokowi.

Dolfie Rompies selaku praktisi hukum sekaligus kuasa hukum SPRI dan PPWI dalam Gugatan PMH terhadap Dewan Pers mengatakan bahwa keberadaan Dewan Pers cacat hukum.

"Tidak jelas diketahui siapa yang mengusulkan para anggota Dewan Pers, tiba-tiba muncul nama-nama yang diajukan ke tangan Presiden," kata Pengacara Dolfie Rompies, di Bakoel Koffie, Jalan Cikini Raya, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (14/18).

Sementara itu, Ketua Umum Sekber Pers Indonesia Wilson Lalengke menekankan bahwa Kemerdekaan Pers mutlak adanya.

"Kemerdekaan pers dijamin oleh undang-undang dan harus dilaksanakan dengan benar," ujarnya.

Pada kenyataanya, media-media di lapangan ada kecenderungan keberpihakan dan jauh dari independen. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa kepentingan baik kepentingan bisnis, ataupun politik.

"Freedom of the press adalah memberitakan fakta tanpa adanya telanan dari pihak manapun," ujar ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) di hadapan puluhan wartawan.

Dalam konferensi pers itu, Sekber Pers Indonesia menyatakan beberapa sikap, diantaranya, Keberadaan Dewan Pers cacat hukum dan tidak jelas karena tidak diatur dalam Undang-Undang. Sekber Pers Indonesia menolak kepengurusan Dewan Pers saat ini dan kepengurusan berikutnya.

(IMC/ALDY)

 

Berita Terkait