Rabu, 19 Desember 2018 | 08:46:05 WIB

DPR Minta Pemerintah Serius Sikapi PNS Tolak Pancasila

Senin, 19 November 2018 | 14:53 WIB
DPR Minta Pemerintah Serius Sikapi PNS Tolak Pancasila

Lambang negara Garuda Pancasila. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Ketua DPR, Bambang Soesatyo, meminta pemerintah serius menyikapi data tentang rumah ibadah yang terpapar paham radikal, serta temuan Kementerian Dalam Negeri tentang komunitas pegawai negeri sipil (PNS) yang menolak ideologi Pancasila.

"Sebagai suatu kecenderungan, kedua masalah ini harus dikelola dengan penuh kebijaksanaan sebelum berkembang menjadi sebuah kekuatan yang mampu merongrong pemerintah atau mengancam keutuhan NKRI," kata dia, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (19/11).

Dia berharap pemerintah segera merumuskan langkah-langkah strategis untuk merespons dua kecenderungan itu karena kedua fakta kecenderungan itu jangan dianggap remeh.

Menurut dia apabila dibiarkan akan berkembang menjadi kekuatan yang mampu merongrong keutuhan NKRI maka sebelum berakumulasi dan berevolusi menjadi sebuah kekuatan, pemerintah melalui semua institusi terkait hendaknya segera merespons dua persoalan ini dengan sangat serius.

"Karena dua persoalan ini tumbuh dan berkembang di lingkungan birokrasi negara, pemerintah bisa dikatakan sudah kecolongan," ujarnya.

Dia mengutip data Badan Intelijen Negara, dari 100 mesjid milik gabungan kementerian, lembaga, dan BUMN, 41 masjid sudah terpapar paham radikal; dengan rincian sebanyak 11 mesjid di kementerian, 11 mesjid di lembaga, dan 21 mesjid milik BUMN.

Selain itu menurut dia berdasarkan hasil survei Kementerian Dalam Negeri menemukan, 19,4 persen PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila.

"Maka, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Mayor Jendera (Purnawirawan) Soedarmo, mengingatkan bahwa penolakan terhadap ideologi Pancasila ini telah menyebabkan penurunan ketahanan nasional," katanya.

Menurut dia yang paling mengejutkan adalah temuan tentang 19,4 persen PNS yang menolak ideologi Pancasila, itu menggambarkan masih ada kelemahan dalam proses rekrutmen PNS di masa lalu.

DPR berharap kelemahan dalam sistem rekrutmen PNS segera diperbaiki. (ANT)

 

Berita Terkait