Rabu, 19 Desember 2018 | 08:44:05 WIB

Jubir BIN Bantah Suap Ormas Mahasiswa Agar Tidak Kritis Terhadap Pemerintah

Selasa, 20 November 2018 | 23:50 WIB
Jubir BIN Bantah Suap Ormas Mahasiswa Agar Tidak Kritis Terhadap Pemerintah

Juru Bicara (Jubir) BIN Wawan Hari Purwanto memberikan keterangan pers di Jakarta. (FOTO: JURNALJAKARTA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Beredar kabar di Media Sosial (Medsos) Twitter Joko Edy Abdurrahman (mantan DPR-RI), bahwa Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diduga menyuap beberapa Organisasi Massa (Ormas) Mahasiswa, yaitu PB HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhl, dan KMHDI, yang masing-masing mendapat Rp 200 juta per bulan, Ketua PB mendapat Rp 20 juta per bulan. 

Kabarnya, Ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi. 

“lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN. Kami (BIN) tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi,” kata Juru Bicara (Jubir) BIN Wawan Hari Purwanto, di Jakarta, Selasa Sore (20/11).

Selama ini menurut Wawan, kritik dan saran terus terjadi dan tidak masalah, sebab ada hak jawab yang diberikan Undang – Undang (UU) secara berimbang (cover both side). 

Munculnya berbagai Ormas Relawan kata Wawan, adalah kehendak masyarakat untuk berserikat dan berkumpul secara sukarela. Tidak perlu didorong oleh siapapun, termasuk BIN, dan itu sah menurut UU. 

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggung jawab, bukan hoax, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE),” terang Wawan. 

Ia menambahkan, berbagai deklarasi terjadi di Indonesia, menjadi tanggung jawab pengurus organisasi yang bersangkutan, karena deklarasi tumbuh atas simpati rakyat berdasar pilihan untuk mendukung Calon Presiden/Calon Wakil Presiden  (Capres/Cawapres) masing-masing. Tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan dukungan tersebut. 

BIN kata Wawan, membebaskan seluruh Ormas dan warga negara untuk melakukan deklarasi maupun kampanye selama tidak melanggar UU. 

“Jadi berita yang menyatakan BIN menyuap Ormas Mahasiswa agar tidak kritis kepada pemerintah adalah hoax,” tegasnya.  (ARMAN R)

 

Berita Terkait