Senin, 17 Desember 2018 | 19:52:08 WIB

Kemenristekdikti Gandeng KPK dalam Pembuatan LHKPN

Selasa, 4 Desember 2018 | 18:47 WIB
Kemenristekdikti Gandeng KPK dalam Pembuatan LHKPN

Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan dengan Pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Dalam pertemuan tersebut Mohamad Nasir dan KPK membicarakan upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi melalui Perguruan Tinggi. (FOTO: ANTARA/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pembimbingan dalam pembuatan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Peringatan Hari Anti Korupsi ini momentum yang bagus sekali untuk pencegahan korupsi di lingkungan Kemenristekdikti. Saya sudah berbicara dengan salah satu komisioner KPK, bagaimana nantinya para pejabat kita dilakukan pendampingan dalam penyusunan LHKPN," ujar Menristekdikti dalam peringatan Hari Antikorupsi sedunia di Jakarta, Selasa (4/12).

Dia meminta agar semua pejabat negara di lingkungan Kemenristekdikti untuk menghindari korupsi. Semua pengadaan, kata dia, dilakukan secara transparan.

"Begitu juga di lingkungan pendidikan tinggi, jika dulu orang daerah harus ke pusat atau sebaliknya. Sehingga terjadi celah transaksi," terang dia.

Saat ini, semua pelaporan maupun perizinan dilakukan secara dalam jaringan atau online. Hal ini untuk menghindari tatap muka. Bahkan jika tahun-tahun sebelumnya, pengurusan guru besar membutuhkan waktu hingga satu hingga dua tahun, namun kini hanya satu bulan.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo menegaskan upaya pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan bersama yang dilakukan oleh KPK, pemerintah dan masyarakat.

KPK mengadakan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) dalam rangka Hakordia 2018 dengan tema Mewujudkan Sistem Integritas Partai Politik. Acara berlangsung pada 4-5 Desember 2018 dengan sejumlah acara seperti seminar, lelang barang rampasan negara dan gratifikasi dan pameran antikorupsi bersama dengan kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, dan masyarakat sipil.

(ANT)

Berita Terkait