Senin, 17 Desember 2018 | 19:40:00 WIB

Kakum Kohanudnas Jadi Moderator FGD Peradilan Tata Usaha Militer Diskumau

Selasa, 4 Desember 2018 | 19:18 WIB
Kakum Kohanudnas Jadi Moderator FGD Peradilan Tata Usaha Militer Diskumau

(FOTO : PENKOHANUDNAS/LINDO)

JAKARTA, LINDO - Kepala Hukum Komando Pertahanan Udara Nasional (Kakum Kohanudnas) Kolonel Sus Yuwono Agung Nugroho, S.H.,M.H., menjadi moderator acara Focus Group Discussion (FGD) Peradilan Tata Usaha Militer, yang diselenggarakan Dinas Hukum Angkatan Udara (Diskum Mabesau), di Ruang Hercules Gedung Club Executive Persada, Halim Perdanakusuma, Jakarta TImur, Selasa (3/12).

FGD menampilkan paparan dari tiga pembicara, yaitu pertama Kolonel CHK Edy Imran SH., M.H., M.Si., menjabat Inspektur Babinkum TNI dengan makalah, “Peradilan Tata Usaha Militer dan Problematikanya”, kedua Kolonel Sus Dr Bayu Setiawan, S.H., M.Si., menjabat Analis Madya Bidkumladirga Dittur Peruu Strahan Kemhan dengan makalah, “Peradilan Tata Usaha Militer dalam Perspektif Pembentukan Perundang-undangan Bidang Pertahanan Negara,” dan ketiga Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H.,MBA, M.Hum,  menjabat Kepala Pengadilan Militer Utama Mahkamah Agung berjudul, “Peradilan Tata Usaha Militer”.

Moderator membagi diskusi dalam dua sesi, sesi pertama pemakalah tunggal Kolonel Chk Edy Imran SH., M.H., M.Si., yang dilanjutkan dengan tanya jawab dengan peserta FGD.

Pada sesi kedua setelah coffee break tampil dua pemakalah Kolonel Sus Dr Bayu Setiawan, S.H., M.Si., dan Mayor Jenderal TNI Agus Dhani Mandaladikari, S.H.,MBA, M.Hum,  yang dilanjutkan pila dengan tanya jawab.  

Peserta FGD adalah komunitas hukum Tentara Nasional Indonesia (TNI), meliputi Ditkumad, Diskumal, Diskumau juga terdapat dari beberapa perwira dan pejabat hukum TNI, antara lain dari Mahkamah Agung juga beberapa Kotama TNI yang ada di Jakarta dan Bandung.

Dalam penutupnya, pada FGD Peradilan Tata Usaha Militer Diskumau tersebut, moderator menyampaikan dua kesimpulan, yaitu pertama forum sepakat adanya peraturan Tata Usaha Militer, namun harus memiliki dasar hukum, sehingga dasar hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer perlu direvisi agar di dalamnya mengatur Peradilan Tata Usaha Militer. 

Kedua, rekomendasi ke Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk ditindaklanjuti sehingga terbentuk UU Peradilan Tata Usaha Militer dengan beberapa syarat, yaitu sosialisasi peraturan Tata Usaha Militer untuk mengubah mind set (pola pilir) prajurit tentang Tata Usaha Militer, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana peradilan militer serta dilaksanakannya pengkajian mendalam Peraturan tata Usaha Militer dikaitkan UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (ARMAN R)

Berita Terkait